Presiden Jamin Aman, Kerahkan 65 Ribu Personel
Putaran kedua pemilihan gubernur DKI Jakarta dilaksanakan besok (19/4). Sebanyak 7,3 juta pemilik suara diperkirakan bakal menggunakan hak pilih. Pemerintah menjamin pelaksanaan pemungutan suara berlangsung aman.
Kemarin (17/4), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan pertemuan mendadak dengan Wapres Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Yang menarik, pertemuan itu tidak dilangsungkan di ruang tertutup. Tapi, di beranda belakang Istana Merdeka.
Presiden menyatakan, hak pilih warga negara dijamin konstitusi dan tidak bisa diganggu gugat. “Saya mengajak seluruh warga, semua warga yang memiliki hak untuk memilih, gunakan hak pilih itu tanpa ragu,” ujarnya.
Jokowi memerintah jajaran pengamanan, baik Polri maupun TNI, untuk menjamin kelancaran dan keamanan proses pemungutan, serta penghitungan suara. “Semua warga harus dapat melaksanakan haknya tanpa gangguan, tanpa intimidasi dari pihak mana pun,” kata mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Kapolri menyatakan, pihaknya bakal all-out mengamankan pemungutan suara besok. Polisi mengantisipasi gerakan massa ke Jakarta jelang hari H coblosan. “Keberadaan massa saat pencoblosan bisa memengaruhi prinsip kebebasan dan kerahasiaan pemilih,” ujarnya.
Kapolda Metro Jaya telah mengeluarkan maklumat bersama KPU dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk melarang pengerahan massa. Kapolda di Jawa dan beberapa di Sumatera mengeluarkan maklumat serupa. Bila terbukti ada pengerahan massa yang terkesan intimidatif, Polri dengan kewenangan diskresinya bisa melakukan penegakan hukum.
Sebanyak 65 ribu petugas bakal dikerahkan untuk menjamin kelancaran proses tersebut. Mereka terdiri atas 20 ribu polisi, 15 ribu tentara, dan 30 ribu linmas. Secara kuantitas, jumlahnya lebih besar daripada putaran pertama pilgub. “Kalau ke Jakarta hanya untuk jalan-jalan silakan, tapi kalau untuk pilkada tidak boleh,” ujarnya.
Tito menegaskan, larangan pengerahan massa itu berlaku untuk semua, tanpa terkecuali. Dia juga menanggapi kabar gerakan Tamasya Al Maidah. Niatnya adalah mengawasi TPS agar tidak terjadi kecurangan. Peserta akan mencatat bila ada kecurangan. “Tidak semua TPS juga (yang didatangi). Hanya beberapa TPS yang dianggap berpotensi rawan kecurangan,” katanya.
Di tempat terpisah, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie meminta para elite politik untuk ikut bertanggung jawab menjaga kondusivitas Jakarta. Salah satu caranya adalah ikut menahan potensi pengerahan massa ke ibu kota.
Dia menduga, aksi menggalang massa, baik yang bertajuk tamasya maupun pengawasan, adalah permainan elite politik. “Pimpinan masing-masing tidak bisa lepas tangan. Kalau terjadi mobilisasi massa, itu berarti karena mereka (elite) mengizinkan,” kata Jimly.
Jimly menegaskan, pengerahan massa pada hari pemungutan suara tidak bisa dibenarkan. “Itu jelas tindakan yang salah, jangan melakukan karena itu melanggar. Semua bentuk mobilisasi tidak dibenarkan,” kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin juga tidak setuju dengan pengerahan massa ke Jakarta. “Kita tidak ingin ada mobilisasi apa pun, tidak hanya dari satu pihak, namun dua pihak,” ujarnya di Kantor Presiden kemarin. Mobilisasi massa berdampak pada timbulnya konflik di Jakarta. Jakarta adalah ibu kota negara. Karena itu, semua pihak harus ikut menjaga.
Sementara itu, dua hari menjelang coblosan, KPU Jakarta menggelar Deklarasi Damai Jakarta Aman di Lapangan Silang Barat Monas kemarin. Acara itu dihadiri calon gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan calon wakil gubernur Sandiago Uno. “Ini kali pertama saya satu panggung dengan Sandi,” kata Ahok, panggilan Basuki.
Dia optimistis pengawasan berjalan dengan baik. Yang terpenting adalah Jakarta tetap aman. Kemenangan pihak mana pun adalah kemenangan seluruh warga Jakarta.
Di sisi lain, Sandiaga berharap pemilihan gubernur Jakarta berjalan demokratis, adil, dan jujur. Dia yakin seluruh warga Jakarta semakin matang dalam menjalankan demokrasi. “Mari kita sambut perhelatan ini. Demokrasi harus menyatukan, bukan memecah belah,” ujarnya.
Dua kandidat tersebut terlihat akrab dan tidak tegang di panggung. Acara deklarasi juga dihadiri Ketua KPU DKI Sumarno, Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti, Pangdam Jaya Mayjen Jaswandi, dan Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iriawan. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
