BADUNG- Presiden Joko Widodo meminta kepada jajaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat, termasuk dalam pengurusan sertifikat tanah. Hal ini disampaikan Presiden ketika memberikan sambutan pada Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Bali, Jumat 8 September 2017.
Dalam acara yang dihelat di Lapangan Mangupraja Mandala, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Provinsi Bali tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa salah satu kendala lambatnya pengurusan sertifikat tanah adalah kurangnya tenaga juru ukur. Kini BPN telah memiliki juru ukur sebanyak 4.500 orang dari semula hanya 2.000 orang.
“Sehingga mengukurnya lebih cepat, jadi enggak ada alasan lagi mengukurnya lamban,” ucap Presiden.
Saat ini baru 46 juta bidang tanah yang bersertifikat dari 126 juta bidang tanah yang ada. Untuk mempercepat proses pensertifikatan tanah, Presiden telah memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN untuk menyerahkan 5 juta sertifikat pada tahun 2017, tahun 2018 sebanyak 7 juta sertifikat dan tahun 2019 menjadi 9 juta sertifikat.
Sertifikat tanah adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang telah dimiliki. “Oleh sebab itu harus tahu semuanya, berapa meter persegi yang dimiliki, letaknya dimana harus ngerti,” kata Presiden.
Selain itu, Presiden mengingatkan para pemilik sertifikat untuk menyimpannya di tempat yang aman. “Agar kalau genteng bocor tidak rusak dan difotokopi agar mengurusnya mudah kalau hilang,” ucap Presiden.
Presiden juga memahami bila ada pemilik sertifikat yang ingin mengagunkan sertifikatnya ke bank. Namun harus dimanfaatkan untuk menambah modal usaha atau hal yang produktif bukan untuk membeli mobil atau motor. “Tapi hati-hati kalau mau disekolahkan (diagunkan) di bank. Hati-hati, dihitung, dikalkulasi usahanya, masuk enggak? Bisa mencicil setiap bulan enggak?” ucapnya.
