Proses pengurusan sertifikat tanah masih menjadi salah satu masalah yang dikeluhkan masyarakat di seluruh Indonesia. Bahkan, Presiden Joko Widodo pernah merasakan hal tersebut saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Pengalaman itu disampaikan Kepala Negara saat memberikan sambutan pada penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah di Lapangan Park & Ride, Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat, pada Minggu, 20 Agustus 2017.
“Waktu mengurus sertifikat taman BMW untuk stadion, sampai saya enggak jadi gubernur belum rampung, coba. Apalagi rakyat? Bener gak?” ujar Presiden.
Untuk itu, Presiden mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam proses pengurusan sertifikat tanah utamanya jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, untuk terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Presiden juga menggarisbawahi agar proses pengurusan sertifikat tanah bisa diselesaikan dengan cepat dan tepat waktu.
“Enggak boleh sekarang mengurus sertifikat tanah sampai bertahun-tahun. Itu masa lalu, ke depan tidak boleh urusan-urusan dipersulit, diperlama. Bener gak? Itu problem yang harus kita selesaikan. Saya sudah minta menteri (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN),” ucap Presiden.
“Pemerintah DKI kesulitan (mengurus sertifikat). Saya bayangkan, apalagi rakyat,” ungkapnya.
Sertifikat yang diterima oleh Djarot termasuk dari 7.486 sertifikat yang dibagikan oleh Presiden kepada masyarakat se-Jabodetabek. Secara simbolis Presiden juga menyerahkan sertifikat kepada 13 orang penerima yang mewakili warga dari Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.
Di awal sambutannya, Presiden menyatakan bahwa di seluruh Indonesia terdapat 126 juta bidang tanah, namun hingga akhir 2016 baru 46 juta bidang tanah yang diberikan sertifikat.
Oleh sebab itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu telah memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN untuk segera menyelesaikan 5 juta sertifikat pada tahun 2017 ini.
“Tahun depan (2018) 7 juta sertifikat harus keluar, tahun depannya lagi (2019) 9 juta sertifikat harus keluar,” ujarnya.
Tak lupa, Presiden mengingatkan kepada para pemilik sertifikat untuk menyimpan sertifikat tersebut di tempat yang aman.
“Masukkan kantong plastik, difotokopi. Kalau hilang mengurusnya mudah,” kata Presiden.
Setelah menyerahkan sertifikat, Presiden kembali bersepeda hingga bundaran Hotel Indonesia untuk berputar dan melanjutkan perjalanan menuju Istana Kepresidenan Jakarta.
Proses pengurusan sertifikat tanah masih menjadi salah satu masalah yang dikeluhkan masyarakat di seluruh Indonesia. Bahkan, Presiden Joko Widodo pernah merasakan hal tersebut saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Pengalaman itu disampaikan Kepala Negara saat memberikan sambutan pada penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah di Lapangan Park & Ride, Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat, pada Minggu, 20 Agustus 2017.
“Waktu mengurus sertifikat taman BMW untuk stadion, sampai saya enggak jadi gubernur belum rampung, coba. Apalagi rakyat? Bener gak?” ujar Presiden.
Untuk itu, Presiden mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam proses pengurusan sertifikat tanah utamanya jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, untuk terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Hati-hati sekarang, saya pantau, saya awasi terus urusan setrifikat. Jangan ada yang bermain-main urusan ini. Saya peringatkan semuanya, semuanya harus cepat, semuanya harus dilayani, juru ukur kurang kita akan tambahin,” tuturnya.
Presiden juga menggarisbawahi agar proses pengurusan sertifikat tanah bisa diselesaikan dengan cepat dan tepat waktu.
“Enggak boleh sekarang mengurus sertifikat tanah sampai bertahun-tahun. Itu masa lalu, ke depan tidak boleh urusan-urusan dipersulit, diperlama. Bener gak? Itu problem yang harus kita selesaikan. Saya sudah minta menteri (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN),” ucap Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden meminta Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat untuk menunjukkan sertifikat tanah yang baru diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Pemerintah DKI kesulitan (mengurus sertifikat). Saya bayangkan, apalagi rakyat,” ungkapnya.
Sertifikat yang diterima oleh Djarot termasuk dari 7.486 sertifikat yang dibagikan oleh Presiden kepada masyarakat se-Jabodetabek. Secara simbolis Presiden juga menyerahkan sertifikat kepada 13 orang penerima yang mewakili warga dari Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.
Di awal sambutannya, Presiden menyatakan bahwa di seluruh Indonesia terdapat 126 juta bidang tanah, namun hingga akhir 2016 baru 46 juta bidang tanah yang diberikan sertifikat.
“Artinya masih ada 80 juta sertifikat yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat. Masih banyak sekali,” ucapnya.
Oleh sebab itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu telah memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN untuk segera menyelesaikan 5 juta sertifikat pada tahun 2017 ini.
“Tahun depan (2018) 7 juta sertifikat harus keluar, tahun depannya lagi (2019) 9 juta sertifikat harus keluar,” ujarnya.
Tak lupa, Presiden mengingatkan kepada para pemilik sertifikat untuk menyimpan sertifikat tersebut di tempat yang aman.
“Masukkan kantong plastik, difotokopi. Kalau hilang mengurusnya mudah,” kata Presiden.
Video Keterangan Pers Presiden, Jakarta, 20 Agustus 2017
