pandangan umum fraksi-fraksi terkait RABD 2023 kepada
Ketua DPRD Deni Asra, didampingi Wakil Ketua Syamsul Mikar dan Sekwan Dedi Permana.(IST)
Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Datuak Bandaro Rajo, menjawab satu persatu pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD setempat, terhadap rancangan APBD tahun 2023. Termasuk, soal target belanja daerah tahun depan yang dinilai tidak efisien dan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih sangat rendah.
DALAM jawaban yang disampaikan pekan lalu, Bupati Safaruddin memang tidak menepis secara langsung pandangan Fraksi Partai Hanura yang menyebut belanja daerah tahun 2023 tidak mencerminkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan tidak maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.
Hanya saja, Safaruddin menjelaskan alokasi belanja daerah tahun depan meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja hibah.
“Dapat kami jelaskan, belanja pegawai diperuntukkan untuk gaji dan tunjangan ASN. Kemudian, kompensasi kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta tambahan penghasilan (ASN),” kata Safaruddin yang datang ke gedung DPRD ditemani Sekkab Widya Putra dan sejumlah pejabat daerah.
Sedangkan belanja barang dan jasa tahun depan, menurut Safaruddin, akan digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Termasuk barang yang diserahkan kepada masyarakat, untuk pencapaian sasaran prioritas yang tertuang dalam RPJMD.
Sedangkan untuk belanja hibah tahun depan, Safaruddin menjelaskan, dari total belanja hibah sebesar Rp83,7 miliar, terdapat belanja hibah dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Dimana jumlah untuk BOS ini sebesar Rp59 miliar yang merupakan dana yang diarahkan (dana yang ditransfer pusat ke daerah dan diarahkan untuk BOS-red).
Selain berbicara tentang rincian belanja daerah, Safarudin juga mengomentari pandangan DPRD tentang defisit dalam RAPBD tahun 2023 atau belanja lebih besar dari pada pendapatan.
“Dapat kami jelaskan bahwa dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah, memperbolehkan defisit dalam perencanaan penganggaran. Defisit ini akan ditutup dengan silpa tahun sebelumnya,” kata Safar.
Terkait dengan saran DPRD kepada pemda untuk melakukan rasionalisasi anggaran agar tidak terjadi defisit dan menaikkan belanja modal tahun 2023, Safarudin menegaskan, komposisi belanja pada RAPBD 2023 masih bersifat sementara. Akan dibahas lagi bersama DPRD, dalam rapat-rapat pembahasan selanjutnya.
Soal saran dari DPRD untuk menggenjot PAD, karena pendapatan daerah masih cenderung bergantung kepada pemerintah pusat, Safaruddin mengaku sepakat. Politisi senior Partai Golkar ini menjelakan upaya yang dilakukan pemerintah daerah, dalam pengelolaan potensi PAD.
Menurut Safaruddin, pemerintah daerah mengambil tujuh langkah strategis untuk peningkatan pengolaan PAD. Pertama, melaksanakan pendataan subjek dan objek pajak dan retribusi daerah. Kedua, monitoring dan evaluasi PAD. Ketiga, sosialisasi pajak dan retribusi daerah terhadap wajib pajak dan wajib retribusi.
Keempat, penyempurnaan sistem pemungutan dengan penerapan sistem digitalisasi. Kelima, revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
Keenam, supervisi dan pembinaan. Ketujuh, mengalokasikan anggaran untuk operasional pemungutan dan dukungan anggaran pendukung pemungutan.
Bupati Safaruddin menyadari, tanggapan serta penjelasan yang disampaikannya terhadap RAPBD 2023, belum sepenuhnya memenuhi harapan anggota dewan yang terhormat.
“Hal-hal yang masih perlu penjelasan lebih lanjut tentunya masih dapat kita bahas dalam agenda selanjutnya. Segala masukan dan saran sangat kami hargai dan akan menjadi perhatian,” kata Safaruddin. (***)
