JAKARTA – Kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) ditekankan pada sistem merit. Sistem merit bertumpu pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Ada enam aspek yang diperhatikan dalam strategi manajemen SDM ASN.
Demikian dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo saat berbicara dalam acara Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang digelar di Jakarta, Rabu (26/8). Menurut Tjahjo, pertama perencanaan. Perencanaan ASN di seluruh instansi harus didasarkan pada arah pembangunan nasional atau potensi daerah sesuai kebutuhan instansi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
Kedua, perekrutan. “Rekrutmen dan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menggunakan Computer Assisted Test atau CAT dengan hasil real time serta seleksi terbuka bagi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT),” ujarnya.
Ketiga, lanjut Tjahjo, terkait dengan pengembangan kompetensi. Implementasi dari pengembangan kompetensi adalah dengan penetapan standar kompetensi jabatan. Di antaranya melaksanakan kebijakan pendidikan dan latihan atau diklat 20 jam pelajaran per tahun dan perbaikan pengembangan kompetensi.
“Keempat, peningkatan kesejahteraan. Implementasinya dengan reformasi kebijakan gaji, tunjangan dan fasilitas ASN serta sistem pensiun serta jaminan hari tua,” katanya.
Kelima, kata Tjahjo, pengembangan karier. Pengembangan karier berbasis pada sistem merit dengan memperhatikan kebutuhan nasional berdasarkan manajemen talenta. Keenam, terkait dengan penilaian kinerja dan penghargaan.
“Jadi pemeringkatan hasil penilaian kinerja dan penilaian perilaku secara 360 derajat sebagai dasar pemetaan talenta remunerasi dan penghargaan,” kata mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tersebut. ags/N-3
