28,8 Juta Orang Kaya Ikut Menikmati
Tahun depan pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi elpiji 3 kg sebesar Rp 40 triliun. Menyusut Rp 5 triliun dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp 45 triliun. Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Maxensius Tri Sambodo memprediksi anggaran subdisi elpiji 3 kg tahun depan akan jebol.
Prediksi Max, nama akrabnya, dia sampaikan dalam diskusi bertema ”Subsidi Elpiji 3 Kg Mau Dibawa ke Mana?” di Jakarta, kemarin (24/10). Max mengatakan, bukan tanpa dasar dia menyebut tahun depan anggaran subsidi elpiji ”melon” bakal jebol. Sebab dalam enam tahun terakhir atau sejak 2011, realisasi konsumsi elpiji 3 kg lebih besar ketimbang pagu subsidi yang dialokasikan pemerintah.
Dia mencontohkan tahun lalu pagu subsidi elpiji tabung 3 kg dipatok Rp 25,2 trilun, namun konsumsi riilnya mencapai Rp 26,69 triliun. Kemudian pada 2015 kondisinya lebih ekstrem. Yakni pagu anggaran subsidi elpiji 3 kg ditetapkan Rp 21,47 triliun, tetapi konsumsinya menyentuh angka Rp 30,51 triliun.
Max menuturkan, ada banyak faktor yang menyebabkan konsumsi elpiji 3 kg membengkak. Di antaranya, orang kaya ikut menikmatinya. ”Padahal, sudah ada tulisan khusus untuk orang miskin. Tetapi masih dibeli juga,” jelasnya.
Dia menuturkan, masyarakat Indonesia terbagi dalam sepuluh desil. Di mana desil 1 sampai desil 4 adalah keluarga miskin. Sedangkan desil 5 sampai desil 10 itu adalah keluarga sejahtera atau kaya. Di mana, mereka sangat mampu membeli tabung elpiji 5,5 kg maupun yang 12 kg.
Dalam data yang dia kumpulkan, jumlah masyarakat desil 5 sampai desil 10 yang ikut mengkonsumsi elpiji 3 kg mencapai 28,8 juta jiwa. Dia berharap, pemerintah bisa membenahi tata kelola niaga elpiji 3 kg. Di antaranya, bisa memaksa supaya pembelian dilakukan dengan cara nontunai melalui kartu keluarga miskin.
Namun, persoalannya saat ini pangkalan penjualan tabung elpiji 3 kg belum menyebar. Sehingga di titik terkecil, penjualan tabung elpiji 3 kg dilakukan oleh masyarakat biasa. Akibatnya, tidak bisa dikontrol penjualan elpiji 3 kg yang dikhususnya untuk warga miskin. ”Idealnya 1 desa ada 1 pangkalan penjualan elpiji 3 kg nontunai,” tutur dia.
Untuk mengurangi penggunaan tabung elpiji 3 kg oleh keluarga mampu, Max berharap Pertamina lebih serius berjualan elipiji tabung 5,5 kg. Menurutnya, harga penjualan elpiji tabung 5,5 kg tidak terlalu memberatkan. Namun, sampai saat ini keberadaan elipiji tabung 5,5 kg masih langka.
Max memprediksi 2018 dan 2019 adalah tahun politik. Pemerintah tidak akan memaksa memangkas anggaran subsidi elpiji tabung 3 kg secara signifikan. Sebab, bisa berdampak pada kenaikan harga per tabungnya. ”Kalau sudah ada kenaikan harga, sangat sensitif memasuki tahun politik,” jelasnya.
Meskipun di dalam RAPBN 2018 disebutkan anggaran subsidi elpiji 3 kg Rp 40 triliun, Max memprediksi pemerintah akan meminta tambahan dana lagi ke parlemen. Sebab jika anggaran subsidi dikepras jadi Rp 40 triliun tahun depan, diperkirakan harga elpiji tabung 3 kg anak naik sekitar Rp 3 ribu sampai Rp 5 ribu per tabung.
Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ego Syahrial mengatakan, saat ini pihaknya memang masih melakukan pembenahan untuk pendistribusian elpiji 3 kg secara tertutup.
”Memang tujuan utama peruntukkan elpiji 3 kg ini untuk rumah tangga yang miskin dan usaha mikro,” paparnya. Konsep pendistribusian yang akan digunakan seperti mekanisme pemberian bantuan langsung sebagai bagian dari bantuan Kartu Keluarga Sejahtera. Sehingga, hanya masyarakat miskin saja yang bisa memperoleh gas melon tersebut.
Menurutnya, Kementerian ESDM dengan Kementerian Sosial di bawah koordinator Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tengah melakukan pendataan jumlah masyarakat yang diperbolehkan untuk membeli elpiji 3 kg. ”Jika secara data maka jumlah masyarakat termiskin ada 25 juta. Tetapi, pelaksanaannya di lapangan memang butuh kerja keras dan kami masih belum bisa tahu kapan target selesai,” imbuhnya.
Dari angka tersebut, baru sekitar 10 hingga 15 juta masyarakat miskin yang bisa teridentifikasi. ”Pendataan dan verifikasinya berbeda dengan kelistrikan. Sebab, kalau listrik datanya sudah ada di PLN sedangkan ini masih tersebar dan belum bisa dibayangkan siapa saja yang menggunakan,” urai Ego.
Tak hanya itu, pihaknya juga melakukan imbauan kepada Pegawai Negeri Sipil agar tidak membeli gas melon tersebut. Hingga kini telah ada 94 kabupaten dan 6 hingga 9 provinsi yang mulai menerapkan imbauan tersebut. ”Kami juga terus mengimbau kepada Pertamina untuk gencar kampanye penggunaan LPG 5,5 kg. Setidaknya dengan langkah-langkah tersebut jika realisasinya tidak sesuai target setidaknya tidak terlalu besar,” ujarnya.
Kementerian ESDM mencatat pada tahun ini kuota penyaluran elpiji 3 kg dalam APBN-P 2017 mencapai 6,119 juta ton. Sedangkan pada 2018 sesuai hasil pembahasan dengan badan anggaran disetujui ada kenaikan alokasi menjadi 6,445 juta ton. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
