Pemprov Sumbar terus menggerakkan semua sektor untuk menghapus angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024. Saat ini kemiskinan ekstrem di Sumbar tercatat 128 ribu orang.
“Kami optimis di tahun 2024 kemiskinan ekstrem itu bisa mencapai nol persen. Itu sesuai denga rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN),” sebut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar, Medi Iswandi, Selasa (18/10).
Ia menambahkan, kemiskinan ekstrem tersebut yakni penduduk yang memiliki pendapatan kurang dari Rp11 ribu per kapita/hari. Kemudian, mereka rata-rata adalah penyandang disabilitas dan lansia.
Dijelaskan, saat ini daerah yang sudah nol kemiskinan ekstrem adalah Kota Padangpanjang. Sementara Kota Sawahlunto tinggal sekitar 1 persen lagi. Sedangkan kemiskinan ekstrem tertinggi berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni mencapai 14 persen. “Untuk itu kami fokus pada Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2023 ini,” tambahnya.
Ia mengungkapkan, langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah dengan menggerakkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kabupaten/kota. Selain itu, juga lembaga-lembaga zakat yang ada di pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Selain itu, juga akan memaksimalkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahan-perusahaan yang ada di Sumbar. Semua sumber daya tersebut didorong untuk menekan angka kemiskinan esktrem.
“Polanya yang utama adalah memberikan subsidi. Karena pada umumnya, penduduk miskin esktrem sulit produktif, karena rata-rata lansia dan penyandang disabilitas,” ujar Medi.
Penanganannya akan dilakukan dengan dua klasifikasi. Pertama, untuk daerah perkotaan, Pemprov Sumbar akan memaksimalkan program 100 ribu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sedangkan untuk perdesaan akan melibatkan baznas.
“Karena kami akan memberikan subsidi, maka lebih pas memaksimalkan fungsi baznas. Karena warga tidak mampu masuk dalam yang berhak menerima zakat,” ungkapnya. Lebih lanjut Medi menyampaikan, Provinsi Sumbar menempati angka kemiskinan nomor 2 terendah di Pulau Sumatera. Di tingkat nasional, berada pada pisisi 6 terendah.
Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar pada periode Maret 2022, angka penduduk miskin di Sumbar 5,92 persen atau 335,21 ribu jiwa. Nomor dua setelah Bangka Belitung (Babel) dengan 4,46 persen atau 66,78 ribu jiwa.
Urutan presentase ketiga ditempati oleh Kepulauan Riau (6,24), selanjutnya Riau (6,78), Jambi (7,62), Sumatera Utara (8,42), Lampung (11,57), Sumatera Selatan (11,90), Bengkulu (14,62), serta Aceh (14,64).
Penyumbang garis kemiskinan terbesar nomor dua di Sumbar adalah rokok filter kretek pada Maret 2022. Tercatat di perkotaan mencapai 14,69 persen sementara di kota 17,03 persen.
Diketahui, walaupun PDB per kapita Sumbar berada pada 13 terkecil dari 34 provinsi, tetapi angka kemiskinannya ranking 6 terbaik dan angka gini rasionya ranking 4 terbaik dari 34 provinsi.
Sementara itu, tingkat kemiskinan Sumbar menunjukkan tren penurunan. Tingkat kemiskinan Sumbar dalam 10 tahun terakhir terlihat cenderung menurun, walaupun pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 tingkat kemiskinan ini sedikit naik dari 6,4 persen menjadi 6,56 persen, namun pada tahun 2021 menurun menjadi 6,04 yang merupakan angka kemiskinan terendah di Sumatera Barat dalam 10 tahun terakhir ini.
Data BPS mencatat, pada periode yang sama, kemiskinan pada Maret 2021 yang menyentuh angka 370,67 ribu jiwa atau 6,63 persen. Lalu, pada Maret 2022 turun di angka 335,21 ribu orang atau 5,92 persen. Angka ini juga berkurang 4,72 ribu orang dibanding kondisi September 2021 sebesar 339,93 persen.
Kendati begitu, persentase angka penduduk di bawah garis kemiskinan daerah perkotaan pada September 2021 sebesar 4,83 persen, naik menjadi 4,95 persen Maret 2022.
Di sisi lain, presentase angka penduduk di bawah garis kemiskinan di daerah perdesaan pada September 2021 sebesar 7,23 persen turun menjadi 6,68 persen pada Maret 2022. (cr7/rel)
