Jakarta, BP
Berusia baru sekitar tiga bulan menggantikan ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY harus menghadapi permasalahan intern partai.
Pengamat politik Sumatera Selatan (Sumsel) Bagindo Togar BB menilai dengan kejadian tersebut menurutnya penting juga untuk menguji kepemimpinan AHY.
” Tergantung gaya kepemimpinan dan kebijakannya AHY kedepan, AHY baru mengenal jabatan baru yang selama ini asing buat AHY, wajar AHY perlu belajar dulu,” katanya, Rabu (17/6).
Untuk itu menurutnya kepemimpinan Demokrat pusat harus rajin turun kebawah, apalagi sekarang komunikassampai tingkat bawah dengan tehnologi sekarang sudah mudah, tinggal political AHY saja.
” Kalau masih terjebak gaya kepemimpinan militer , perlu dirubah , karena tantangan partai demokrat kedepan besar, disampingi selama ini drop suaranya , sekarang dia bukan bagian partai pengusaha dan bukan bagian dari oposisi, khan repot, sementara asumsi orang tentang Demokrat itu identik dengan SBY dan bagaimana itu diubah secara perlahan-lahan, bahwa persepsi, stigama demokrat identik dengan SBY, itu harus pelan-pelan diubah dan bagaimana membangun kolektivitas,” katanya.
Sebelumnya kepemimpinan AHY digoyang Subur Sembiring yang mempersoalkan legalitas kepemimpinan AHY.
Sekretaris Jenderal Teuku Riefky Harsya dalam keterangan tertulis, Senin, 15 Juni 2020,mengatakan Subur, tidak mengakui hasil tersebut lalu mengambil alih dan menyatakan dirinya sebagai ketua umum DPP Partai Demokrat secara sepihak dan sewenang-wenang.
Atas tindakan itu, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat resmi memecat Subur Sembiring dari keanggotaan sebagai kader Partai Demokrat. Pemecatan itu diputuskan dalam rapat Dewan Kehormatan Partai yang diketuai Hinca Pandjaitan pada Jumat pekan lalu, 12 Juni 2020.
“Partai memberhentikan tetap saudara Subur Sembiring sebagai anggota Partai Demokrat,” kata Sekretaris Jenderal Teuku Riefky Harsya dalam keterangan tertulis, Senin, (15/6) .
Keputusan pemberhentian tetap itu tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Kehormatan yang disampaikan kepada Ketua Umum Demokrat Nomor 01/SK/DKPK/VI/2020. Riefky mengatakan partai menilai Subur terbukti bersalah melakukan perbuatan tingkah laku buruk yang merugikan citra dan membahayakan kewibawaan Demokrat.
Subur dianggap telah mendiskreditkan, mengancam, menghasut, dan menyebarluaskan kabar bohong dan fitnah melalui tulisan, suara, dan gambar bahwa kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2020-2025 hasil Kongres V tidak sah.
Riefky mengatakan manuver politik Subur Sembiring akhir-akhir ini mengundang kecaman dan kemarahan kader Demokrat. Menurut mereka, bukan sekali dua kali Subur membuat kontroversi yang merugikan partai.
Singkatnya, kata Riefky, kader partai mercy seluruh Indonesia menganggap tindakan Subur mempertanyakan legalitas kepemimpinan AHY telah melewati batas. Riefky mengatakan, Surat Keputusan Susunan Kepengurusan DPP Demokrat periode 2020-2025 telah disahkan Menteri Hukum dan HAM melalui Keputusan M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2020 tanggal 18 Mei 2020.
“Perlu disampaikan kepada publik bahwa mulai hari ini kami tidak lagi bertanggung jawab atas apa yang dilakukan saudara Subur Sembiring karena tindakannya tak lagi dapat dikategorikan mewakili Partai Demokrat,” kata Riefky.
Demokrat mengimbau Subur menghentikan tindakannya mengatasnamakan partai. Riefky mengimbuhkan, partai juga meminta jajaran pengurus di pusat maupun daerah dan seluruh kader tetap solid dan fokus dalam menjalankan roda organisasi partai.#osk