PADEK.JAWAPOS.COM-Ketahanan perempuan dalam bidang politik kini semakin diuji karena permasalahan global yang semakin kompleks dan berdampak pada kualitas hidup perempuan.
Karena itu, perempuan harus menjadi bagian dalam pengambilan kebijakan demi memberikan perlindungan bagi kaumnya,l. Apalagi hal ini menjadi agenda global dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG’s.
Untuk mewujudkan hal ini, keterwakilan perempuan dalam parlemen menjadi salah satu kunci keberhasilan untuk memastikan agar perempuan bisa jadi bagian dalam pengambilan keputusan.
Sayangnya, hingga kini keterwakilan politik Indonesia di dalam politik, baik dalam pemerintahan maupun di parlemen belum pernah mencapai 30%.
Berdasarkan hasil Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif nasional (DPR RI) baru 20,8 persen atau 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota DPR RI.
Mengingat pentingnya hal tersebut, Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI) menggelar kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk Forum Interaktif bertema “Women Resilience in Politics: Strategi Pemenuhan Keterwakilan 30% Perempuan untuk Penguatan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia”.
Kegiatan bekerja sama dengan Lemhanas RI, Women Children Resilence (WCR) TVRI dan Gema Waskita Interaktiva dan difasilitasi di @america, Pasific Place Mall, Jakarta. Kegiatan dibuka Jordan Younes, Political Officer, U.S. Embassy Jakarta dan menghadirkan Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto sebagai keynote speaker.
Andi menjelaskan bahwa partisipasi perempuan di parlemen dan publik di Indonesia bisa dikatakan mengalami peningkatan, tapi belum ideal. Capaian Indonesia masih di bawah rata-rata global dan target nasional sebesar 30%.
Forum interaktif dipandu Teungku Fajri (presenter TVRI) dan menghadirkan para narasumber anggota Komisi VI DPR RI FPDIP, Rieke Dyah Pitaloka, Ketua Komisi I DPR RI FPG Meutya Hafid dan Luluk Nur Hamidah dari Komisi VI DPR RI FPKB sekaligus Sekjen Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia.
Dalam forum, Rieke Dyah Pitaloka mengatakan bahwa yang penting itu bukan angka, tapi bagaimana peran perempuan bisa terlibat dalam pengambilan keputusan.
Rieke menceritakan kisahnya ketika dia meminta Presiden Jokowi setelah menang Pemilu 2019 ketika itu, untuk menandatangani kontrak politik di atas meterai. Sebagai tim kampanye nasional Jokowi ketika itu, Rieke ingin memastikan bahwa pemerintahan Jokowi akan lebih responsif gender.
Sedangkan Luluk berbagi pengalamannya yang selalu berusaha mempertahankan idealisme politik dalam berjuang, tanpa harus terlibat money politics. Agar saat menjadi anggota parlemen perempuan bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya dengan memperjuangkan isu faktual di lapangan. Misalnya buruh perempuan dan nelayan perempuan agar terhindar dari kemiskinan.
Hal itu didukung oleh Andi Widjajanto yang mendorong penguatan partisipasi politik perempuan dengan mengangkat isu-isu perempuan dan fokus pada penjaminan mutu pelayanan.
Meutya Hafid mengingatkan para kader perempuan bahwa perjuangan perempuan diawali di partai politik. Kader perempuan harus menjadi aktif dan berperan dulu di partai agar bisa dicalonkan dan jangan pernah berhenti belajar meningkatkan kapasitas.
Para peserta yang hadir di @america secara luring 200 orang dan sepakat bahwa dukungan keluarga juga sangat penting bagi perempuan meningkatkan kepercayaan diri untuk maju mencalonkan diri sebagai legislative.
Selain diikuti oleh peserta para kader partai perempuan dan pemilih muda yang hadir langsung di @america, kegiatan ini juga diikuti 700 orang yang ikut bergabung secara online.
Margaretha Hanita, sebagai dosen penanggung jawab acara pengabdian masyarakat forum interaktif ini menyampaikan bahwa tujuan kegiatan telah tercapai.
Banyak perempuan dan pemilih muda yang mendapatkan edukasi dan inspirasi dari para narasumber tokoh parlemen perempuan yang profesional dan kompeten di bidang kerjanya masing-masing.(rel)
