Menlu Retno Usulkan Formula 4+1 kepada Suu Kyi
Tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar belum menunjukkan tanda-tanda bakal berakhir. Gelombang pengungsi dan korban meninggal terus bertambah. Kondisi ini tak hanya melahirkan simpati, namun juga mengusik kelompok-kelompok teroris untuk bergerak. Tidak terkecuali dari Indonesia.
Pengamat terorisme Al Chaidar mendapat informasi bahwa beberapa anggota kelompok teroris dari tanah air sudah ada yang bertolak ke Myanmar. Kepada koran ini Al Chaidar menyampaikan bahwa kondisi di Rakhine State saat ini sangat mungkin dimanfaatkan oleh kelompok teroris untuk masuk Myanmar.
Dia memastikan bahwa kondisi di Myanmar sudah cukup untuk memicu kelompok tersebut bergerak. Termasuk di antaranya dari Indonesia. “Sudah ada (anggota kelompok teroris dari Indonesia) yang berangkat,” ungkap dia kemarin (4/9).
Informasi berkaitan dengan hal itu memang masih minim. Namun Al Chaidar mengungkapkan, beberapa faktor yang mendorong kelompok teroris dari Indonesia bergerak. Selain berbagai informasi yang mereka terima dari media massa dalam dan luar negeri, ada perintah dari kelompok teroris dari luar Indonesia. “Perintah dari Al Qaeda Yaman dan Al Qaeda India,” terang dia. Perintah tersebut masuk melalui jejaring kelompok teroris dalam negeri.
Atas dorongan tersebut, mereka bergerak. Memang tidak dalam jumlah besar. Menurut dia, jumlah anggota kelompok teroris yang sudah bergerak dari Indonesia ke Myanmar masih di bawah sepuluh orang. Namun, mereka juga dibantu dengan kelompok serupa dari luar negeri. “Masih sedikit. Belum jelas berapa (jumlah anggota kelompok teroris yang berangkat ke Myanmar),” imbuhnya.
Yang pasti, seruan dari Al Qaeda Yaman dan Al Qaeda India langsung direspons oleh kelompok teroris di tanah air. Dengan bantuan kelompok serupa dari Bangladesh, anggota kelompok teroris dari Indonesia masuk Myanmar. “Ada guide dari Bangladesh,” ujarnya. Mereka yang memberi petunjuk agar anggota kelompok teroris dari Indonesia bisa masuk Myanmar. “Lewat jalur laut,” tambah dia.
Meski dijaga oleh otoritas setempat, jalur laut dianggap paling aman oleh kelompok teroris masuk Myanmar. Dengan perkembangan yang terjadi di Rakhine State, sambung Al Chaidar, bukan tidak mungkin gelombang pengiriman anggota oleh kelompok teroris dari Indonesia terus berlanjut. Bahkan, bisa berpotensi semakin besar. “Ya, mungkin juga (dalam jumlah besar),” kata dia.
Berdasar informasi yang diterima oleh Al Chaidar, denyut pergerakan kelompok teroris di Asia khususnya Asia Tenggara memang tidak pernah putus. Mereka kerap mencari kesempatan untuk masuk. Apalagi setelah geliat di Timur Tengah terus diserbu hingga mereka tersudut. Konflik di Marawi City, Mindanao, Filipina adalah bukti nyata. Tidak heran, begitu terjadi gesekan di Rakhine State, mereka pun bergerak.
Bantuan Diblokade
Informasi terbaru, militer Myanmar kian sewenang-wenang. Mereka dikabarkan memblokade bantuan kemanusiaan yang dikoordinasi semua badan PBB ke episentrum konflik di Negara Bagian Rakhine.
The Guardian kemarin (4/9) melaporkan, organ-organ PBB yang dilarang beroperasi itu adalah UNHCR yang mengurusi pengungsi, Dana Populasi PBB (UNFPA), dan Badan Urusan Anak-Anak (Unicef). Dengan tak bisa dikirimnya bantuan berupa makanan, air, dan obat-obatan tersebut, yang terdampak bukan hanya warga Rohingya. Tapi juga penduduk miskin Rakhine non-Rohingya.
“Aparat berwenang tak memberikan izin kepada kami untuk menyalurkan bantuan,” kata seorang staf di The Office of the UN Resident Coordinator.
Sebelumnya badan PBB lain, The UN World Food Programme (WFP), juga menyatakan terpaksa menunda distribusi bantuan. Penyebabnya antara lain tudingan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi yang menyebutkan bahwa mereka membantu teroris. Akibatnya, sekitar 250 ribu warga kehilangan suplai makanan reguler.
Secara keseluruhan, ada 16 badan non pemerintah, termasuk Oxfam dan Save the Children, yang telah mengeluhkan sikap pemerintah Myanmar. Sebab, akses mereka ke Rakhine dipersulit.
Dengan alasan membalas serangan kelompok Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) ke pos-pos polisi, militer Myanmar merangsek Rakhine, khususnya di bagian utara. Dalam sepuluh hari terakhir, sejak konflik meletus pada 25 Agustus lalu, sekitar 87 ribu warga Rohingya harus mengungsi ke Bangladesh.
Pemerkosaan, pembunuhan, dan pembakaran adalah alasan-alasan mereka terpaksa meninggalkan kampung halaman. “Kami melihat banyak perempuan hamil, bayi-bayi yang baru lahir, dan warga senior di dalam rombongan pengungsi ke Bangladesh,” kata Vivian Tan, juru bicara regional UNHCR, kepada Al Jazeera.
Usulkan Formula 4+1
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi bertemu dengan State Counsellor Myanmar Aung San Suu Kyi untuk membahas krisis kemanusiaan di Rakhine State, kemarin (4/9). Dalam pertemuan tersebut, Retno menyampaikan usulan Indonesia yang disebut Formula 4+1 untuk Rakhine State.
Empat elemen ini terdiri dari mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama, dan pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.
“Sedangkan satu elemen lainnya adalah pentingnya agar rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan dapat segera diimplementasikan,” kata Retno melalui keterangan resmi.
Retno mengatakan, pada pertemuan tersebut juga dibahas lebih mendalam mengenai penyaluran bantuan kemanusiaan. Pada pertemuan itu juga disepakati bahwa penyaluran bantuan kemanusiaan dilakukan oleh Pemerintah Myanmar dengan melibatkan Palang Merah Internasional (ICRC ) dan negara lain. termasuk Indonesia dan negara ASEAN lainnya.
Retno juga menyampaikan kepedulian dan komitmen tinggi LSM Kemanusiaan Indonesia terhadap Myanmar. Yakni dengan meluncurkan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM). Aliansi yang terdiri dari 11 organisasi kemanusiaan memprioritaskan bantuannya pada empat hal. Yaitu pendidikan, kesehatan, livelihood atau ekonomi, dan relief.
“Saya mengharapkan agar Pemerintah Myanmar dapat melanjutkan pemberian akses kepada AKIM karena selama ini telah bersama Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan beberapa program,” tutur Retno.
Selain melakukan pertemuan dengan Suu Kyi, Retno juga melakukan pertemuan dengan tiga menteri. Yaitu menteri pada kantor Presiden, National Security Advisor, dan menteri muda urusan luar negeri. Pertemuan dengan tiga menteri itu membahas masalah teknis mekanisme bantuan kemanusiaan, yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Myanmar.
Kemarin, Retno juga bertemu dengan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal Senior U Min Aung Hlaing untuk membahas upaya deeskalasi situasi di Rakhine State. Pada pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam, Retno menekankan bahwa Indonesia dan dunia sangat mengkhawatirkan perkembangan situasi di Rakhine State.
Dalam pertemuan itu, Jenderal Senior Aung Hlaing menyampaikan perkembangan situasi keamanan di bagian utara Rakhine State. Dia mengatakan, otoritas keamanan terus berupaya untuk memulihkan keamanan dan stabilitas di Rakhine State.
Dari Jakarta, Kedutaan Besar Myanmar di Jalan Agus Salim Jakarta Pusat kemarin nampak dijaga puluhan aparat kepolisian. Mereka berdiri di depan gerbang pintu masuk rumah yang bercat gading tersebut. Di depan, juga terdapat bentangan kawat berduri.
Menurut pantauan koran ini, hingga kemarin (4/9) pukul 15.30, tidak banyak aktivitas keluar masuk Gedung Kedubes Myanmar. Sebenarnya pihak Kedubes Myanmar tidak terlalu tertutup. Sebab, mereka menerima perwakilan pendemo yang menyampaikan aspirasinya kepada duta besar.
Buka Rekening Donasi
Sementara, Pemprov dan masyarakat Sumbar ikut prihatin dan berduka atas kejahatan kemanusiaan yang menimpa muslim Rohingya di Myanmar. Untuk membantu secara konkret, Pemprov membuka rekening donasi “Sumbar Peduli Rohingya” di Bank Nagari dengan nomor 2101.0210.05697-2.
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan, kebijakan Pemprov Sumbar membuka rekening donasi itu wujud dari kepedulian terhadap sesama muslim. Oleh karena itu, dia mengajak aparatur sipil negara (ASN), mitra Pemprov dan masyarakat untuk menyisihkan sebagian rezeki untuk membantu masyarakat Rohingya. “Kami membuka rekening untuk pengumpulan donasi tersebut,” ujar Nasrul Abit.
Menurut Nasrul Abit, donasi yang terkumpul dalam waktu dekat akan disalurkan langsung kepada muslim Rohingya sehingga bisa membantu meringankan beban penderitaan mereka. “Selain donasi, saya juga mengimbau masyarakat Sumbar untuk mengirimkan doa bagi masyarakat Rohingya saat ini menderita,” Pungkasnya.
Sebelumnya, saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Nasrul Abit mengajak ASN untuk berdoa bersama sejenak dan tafakur atas korban kebiadaban Pemerintah Myanmar. “Semoga masyarakat Rohingya di Myanmar sabar dan tabah. Kita minta tragedy kemanusiaan yang dilakukan Pemerintah Myanmar terhadap rakyatnya segera berakhir,” kata Nasrul Abit.
Wagub menegaskan, Pemprov amat mengecam kebiadaban Pemerintah Myanmar yang membuat muslim Rohingya terbunuh dan sengsara. ”Semoga langkah diplomasi yang tengah dilakukan ibu Menteri Luar Negeri Retno Matsudi membuahkan hasil dan kondisi masyarakat muslim di Myanmar kembali hidup normal,” kata Nasrul Abit.
Di tempat terpisah, Forum Masyarakat Minang (FMM) mendatangi DPRD Sumbar, kemarin (4/9). Ketua FMM Irfianda Abidin meminta DPRD Sumbar untuk mendorong Pemprov Sumbar mengirimkan bantuan kepada etnis minoritas Rohingya di Myanmar tersebut.
“Kami sudah membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin berangkat ke Myanmar untuk berjihad. Selain itu pada Jumat 8 September 2017 kami akan melakukan aksi solidaritas mengumpulkan dana dari Masjid Agung Nurul Iman ke Kantor Gubernur,” katanya.
Pihaknya mendesak agar DPRD Sumbar agar segera menyurati Kemendagri untuk menarik duta besar Indonesia yang ada di Myanmar dan mengusir duta besar Myanmar dari Indonesia.
Menyikapi itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar Guspardi Gaus meminta kasus kekerasan yang dilakukan militer Myanmar kepada masyarakat Rohingya yang mayoritas muslim harus di seret ke Mahkamah internasional. Agar aksi tersebut dapat dihentikan. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
