Di Meksiko, Demo Besar-besaran Protes Tembok Perbatasan
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tidak mudah menyerah. Saat perintah eksekutifnya tentang imigrasi ditangguhkan pengadilan, tokoh 70 tahun itu mencoba cara lain.
Yakni, menerbitkan kebijakan baru. Belum ada detail mengenai aturan tersebut, tapi Gedung Putih memastikan bahwa aturan itu memiliki fungsi yang sama dengan muslim ban.
Kabar tersebut membayangi lawatan Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau ke Gedung Putih. Begitu Trump meneken kebijakan yang berisi pembekuan visa warga tujuh negara dan larangan masuk bagi seluruh pengungsi Syria pada akhir Januari lalu itu, Trudeau bereaksi.
Pemimpin tampan itu langsung membuka lebar-lebar pintu imigrasi negerinya untuk mereka yang ditolak Trump. Terutama para pengungsi serta korban konflik, perang, dan kekerasan di negeri mereka.
”Saya akan berbicara jujur dan dengan penuh rasa hormat kepada penguasa baru Gedung Putih,” kata Trudeau menjelang keberangkatan ke Negeri Paman Sam.
Politikus 45 tahun itu menjadi tamu kehormatan ketiga Trump setelah PM Inggris Theresa May dan PM Jepang Shinzo Abe. Senin waktu setempat (13/2), dua pemimpin itu dijadwalkan bertemu menjelang siang dan berlanjut dengan santap siang bersama.
Selama 90 hari sejak 27 Januari, pemerintahan Trump membekukan seluruh visa dari tujuh negara. Tapi, karena aturan itu dibekukan pengadilan, para pemegang visa dari tujuh negara tersebut masih bisa leluasa masuk AS. Itu membuat Trump gusar.
Gedung Putih punya tiga pilihan. Tetap memberlakukan kebijakan itu berdasar sikap masing-masing negara bagian, naik banding ke Mahkamah Agung (MA), atau bikin kebijakan baru. Pemerintahan Trump pun memilih opsi ketiga.
”Kami sedang mempertimbangkan aturan-aturan baru dan kebijakan tambahan untuk memastikan bahwa imigrasi bukanlah jalan masuk bagi orang-orang jahat yang tidak menghormati negara ini dan norma-normanya,” tandas Stephen Miller, penasihat senior presiden, dalam program Meet the Press pada stasiun televisi NBC.
Dalam kesempatan itu, Miller menegaskan bahwa Trump akan melakukan segala cara untuk tetap memberlakukan aturan imigrasi superketatnya.
”Tidak ada yang namanya supremasi hukum. Yang dilakukan para hakim itu adalah mengingkari kekuasaan presiden yang memang punya hak dan wewenang untuk memberlakukan aturan yang sekarang ditangguhkan itu,” paparnya.
Sayang, Miller tak mau membeberkan isi draf imigrasi baru Trump kepada media. Dia hanya menegaskan bahwa kebijakan yang dimodifikasi dari perintah eksekutif presiden itu punya tujuan sama.
Yakni, menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi warga AS. Salah satu caranya adalah melarang individu-individu bermasalah, yang Gedung Putih sebut sebagai alien, masuk AS.
Namun, politisi Partai Demokrat sudah berancang-ancang menolak kebijakan imigrasi paling anyar yang diyakini tetap diskriminatif tersebut. Mengenai perintah eksekutif tentang imigrasi yang ditandatangani 27 Januari lalu itu, Demokrat menyebutnya sebagai aturan antimuslim.
”Itu hanya akan menjadi senjata baru bagi organisasi teror untuk merekrut lebih banyak anggota,” kata senator Ben Cardin.
Di Meksiko, kebijakan imigrasi Trump yang berisi perintah pembangunan tembok pembatas terus memantik protes. Puluhan ribu warga menggelar unjuk rasa di kota-kota besar Meksiko untuk menentang kebijakan kontroversial tersebut.
Memakai pakaian serbaputih sambil mengibarkan bendera kebangsaan, para demonstran mengusung papan bertulis slogan anti-Trump. ”Kebijakan imigrasi Presiden Trump adalah ancaman bagi masyarakat global,” tandas Maria Amparo Cassar, salah seorang demonstran.
Lewat aksi serentak di lebih dari sepuluh kota itu, Meksiko ingin menunjukkan kekompakan dalam menyikapi kebijakan Trump. Dalam salah satu spanduk juga tertulis ucapan terima kasih untuk Trump karena telah mempersatukan seluruh rakyat Meksiko.
Ketika Trump sibuk menyambut Trudeau dan merumuskan kebijakan imigrasi baru, Gedung Putih pun direpotkan urusan Michael Flynn. Salah seorang penasihat keamanan presiden itu memantik kontroversi dengan mengatakan bahwa dirinya memang bertemu dengan Duta Besar Rusia untuk AS Sergei Kislyak dan membahas sanksi. Padahal, sebelum pernyataan itu, Washington terus-menerus menampik kabar tersebut.
”Flynn telah minta maaf kepada (Wakil Presiden Mike) Pence dan para pejabat pemerintahan yang lain terkait hal tersebut,” kata sumber BBC di Gedung Putih.
Konon, Flynn membahas peluang pencabutan sanksi AS terhadap Rusia dengan Kislyak dan para pejabat lainnya. Itu terjadi sebelum Flynn yang memang dipilih karena kedekatannya dengan Rusia resmi dilantik menjadi penasihat Trump. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
