Konflik yang melanda Aleppo, Suriah, membuat sejumlah Kepala Negara Eropa berjanji untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan. Untuk itu, Presiden Perancis Francois Hollande meminta PBB untuk mengeluarkan resolusi yang tidak mungkin ditolak Rusia.
“Rusia telah berulang kali menggunakan hak vetonya. Namun di sini, apakah Rusia tega memveto resolusi yang bertujuan untuk kemanusiaan? Tanggung jawab apa yang diperlukan jika itu terjadi?” kata Hollande, Jumat (16/12). Dia mengatakan pihaknya tengah mengupayakan agar Dewan Keamanan PBB bisa membuat resolusi untuk memastikan koridor bantuan kemanusiaan.
Hollande berharap resolusi tersebut, yang akan mulai dibahas hari ini, bisa menjadi dasar untuk melakukan gencatan senjata yang bertahan lama dan pembahasan lebih luas menuju perdamaian. Sebenarnya, truk pembawa bantuan milik Uni Eropa sudah disiagakan untuk menembus pertahanan pemberontak Suriah sejak awal Oktober. Ini adalah satu-satunya bantuan nyata Uni Eropa dalam konflik tersebut.
Seperti yang dilansir dari CNN Indonesia, organisasi berisikan 27 negara Benua Biru tersebut selama ini termarjinalkan dari upaya penyelesaian konflik Suriah. Belum lagi, blok ini juga tidak bisa mencapai kesepakatan untuk memberikan tekanan untuk Moskow. Dalam konferensi Uni Eropa, Kanselir Jerman Angela Merkel menyebut apa yang terjadi dalam konflik itu sangat disayangkan. Karena itu, dia menyesali kegagalan diplomasi organisasi tersebut.
Pemimpin konferensi, Donald Tusk, mengatakan Uni Eropa akan menggunakan semua jalur diplomasi untuk memastikan bantuan kemanusiaan bisa sampai ke Aleppo untuk membantu 50 ribu orang yang masih terjebak di sana. Tusk mengatakan pihaknya meminta pembukaan koridor bantuan kemanusiaan sesegera mungkin dan evakuasi warga sipil secara aman di bawah “supervisi internasional yang bersifat netral.”
“Harus ada akses penuh dan tak terbatas untuk semua personel kesehatan,” kata Tusk. Tanpa peran militer di konflik Suriah, di mana Rusia dan Iran terus memainkan peran penting mendukung Presiden Bashar al-Assad, para pemimpin Uni Eropa baru belakangan berniat untuk memberikan tindakan nyata untuk permasalahan ini.
Hal tersebut baru dilakukan setelah seorang pejabat dari Aleppo mengajukan permohonan pribadi dalam konferensi di Brussels, Belgia, mengatakan ini sudah saatnya untuk berhenti berbicara dan mulai bertindak. “Kami tidak menunggu pernyataan pers atau deklarasi, atau rapat dengan organisasi dan pertemuan lain,” kata Brita Hagi Hasan, kepala dewan kota Aleppo, dalam konferensi tersebut. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
