Usulan pembangunan harus berawal dari musyawarah pembangunan (musrenbang) dan dimulai dari tingkat nagari, kecamatan, hingga kabupaten.
Berbagai usulan yang akan didanai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) itu, juga harus sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.
Demikian disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangunan (Bappedalitbang) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Hadi Susilo, kemarin (30/1) di Painan.
“Semua program pembangunan yang akan dilakukan tahun 2023 ini, telah diawali dengan musrenbang secara berjenjang mulai dari tingkat nagari, kecamatan, hingga ke tingkat kabupaten. Berbagai usulan itu juga terdaftar melalui e-planning. Berdasarkan hal itu, maka dapat dipastikan tahun 2023 ini tidak akan ditemui ada program atau usulan yang naik di tengah jalan,” katanya.
Disampaikannya, setiap tahun Pemkab Pessel menganggarkan dana untuk pembangunan di segala sektor. Seperti pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan potensi pertanian, perkebunan, perdagangan serta perikanan.
“Jika masih ada sektor-sektor itu yang belum disentuh oleh program pemerintah, silakan usulkan saat musrenbang digelar. Tujuan agar sektor yang belum tersentuh itu bisa diakomodir pada tahun berikutnya, atau tahun depan,” pintanya.
Dia menambahkan, Pemkab Pessel akan terus berupaya meningkatkan pembangunan di berbagai bidang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Ini bisa dilakukan karena Pessel memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Seperti halnya, sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata dan lainnya,” kata Hadi.
Berbagai potensi itu akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila digarap secara maksimal. “Karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah, sehingga Pessel masih sangat membutuhkan investor untuk mengoptimalkan semua potensi yang ada itu,” tutup Hadi. (yon)
