JAKARTA ( Berita ) : Sampai Juni 2017 utang pemerintah pusat sudah mencapai Rp 3.706,52 triliun. Utang secara neto naik Rp 34,19 triliun dibandingkan utang sampai dengan Mei lalu.
Utang pemerintah ini terdiri Surat Berharga Negara (SBN) Rp 2.979,50 triliun dan pinjaman Rp 727,02 triliun. “Adapun peningkatan utang Rp 34,19 triliun berasal dari penerbitan SBN neto Rp 35,77 triliun dan pelunasan pinjaman neto Rp1,59 triliun,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan di Jakarta, Jumat, (21/7).
Menurutnya, penambahanutang neto 2017 sudah menca-pai Rp191,06 triliun. Penambahan itu berasal dari kenaikan SBN Rp 198,89 triliun dan pelunasan pinjaman Rp 7,83 triliun.“Tambahan pembiayaan utang memungkinkan kenaikan belanja produktif di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, transfer ke daerah dan dana desa, serta belanja sosial,”jelas Robert.
Dia menegaskan, pemerintah memiliki komitmen untuk membayar kewajiban utang sebagai konsekuensi pembiayaan defisit. Kewajiban utang pada Juni mencapai Rp 26,89 triliun yang terdiri dari pokok utang yang jatuh tempo Rp18,91 triliun dan bunga utang sebesar Rp 7,98 triliun.
Sementara itu, dalam hal risiko tingkat nilai tukar, rasio utang dalam mata uang asing terhadap total utang 40,8%.Adapun Average Time to Maturity (ATM) mencapai 8,9 tahun dan utang jatuh tempo dalam lima tahun 39,1% dari outstanding.
Pemerintah pun berupaya mengelola risiko utang dengan baik, termasuk risiko pembiayaan kembali, risiko tingkat bunga,dan risiko nilai tukar. Indikator risiko utang pemerintah pada Juni menunjukkan rasio utang dengan tingkat bunga mengambang 11,2% dari total utang.
Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto menambahkan, utang yang naik akan digunakan untuk belanja produktif. Diantaranya membangun infrastruktur serta mening-katkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.
“Pinjam utang itu jelas basisnya ada belanja yang besar dengan penerimaan yang tidak memenuhi belanja, sehingga diperlukan deficit financing. Dan itu tentu berdasarkan perencanaan yang cukup matang,” urai Hadiyanto. (WSP/.J03/I)
