Baca Juga
Pemerintah terus berusaha untuk menghasilkan anak bangsa yang memiliki kualitas yang baik, salah satunya dengan memperbaiki pendidikan di Indonesia. Presiden Jokowi pun melakukan cara dengan mengalokasikan 20% dana dari APBN untuk dunia pendidikan.
“Karena Pak Presiden katakan, 20% dari APBN atau Rp400 triliun ditambah every single local budget yang berkontribusi juga ke pendidikan. Dari kacamata Kemenkeu, yang lebih efektif dan efisien pengunaannya.
Dari supply side, infrastrukturnya, karena banyak sekolah yang tidak layak, dan utilisasinya tidak pas, ini juga harus dilaporkan (ke Presiden),” ungkap Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (21/3/2017). Wamenkeu juga mengatakan bahwa untuk memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya di pedesaan perlu didukung dari hal dasar seperti kualitas dan lingkungan anak sendiri. Selain itu juga akan didukung dengan pemberian beasiswa untuk operasional sekolah. Sehingga dengan lingkungan belajar yang nyaman akan membuat anak lebih baik dalam menyerap pelajaran. “Beasiswa, dalam program ini saya pikir kami harus bisa transfer mana yang paling efektif untuk program beasiswa termasuk fiskal transfer dan yang paling penting, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Jangan sampai overlap tapi juga jangan sampai overload. Maka kami harus cari metode, yaitu scholarship yang dikaji oleh Kemendikti. Kami juga berikan BOS. Jadi program kami selalu evaluasi,” jelasnya. Menurutnya, Biaya Operasional Sekolah (BOS), untuk biaya operasional diperbaiki. Berbeda dengan negara lain, di Indonesia, pemikiran masyarakat masih buruk terhadap sekolah dengan biaya yang murah atau gratis. Masyarakat berfikir jika sekolah murah atau gratis maka kualitas dari sekolah tersebut buruk. “Padahal seharusnya tidak begitu karen semua digantikan dengan state budget 20% tadi. Maka kami harus aware, sekolah gratis tidak harus jelek makanya kami dorong infrastruktur, biaya operasional dan guru,” tukasnya.
