ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Usulan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf membeli pesawat patroli udara laut Aceh dalam KUA-PPAS APBA Perubahan 2017 menuai kritikan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR Aceh.
Kendatipun demikian, Wakil Ketua DPRA Dalimi menilai bahwa usulan pembelian pesawat tersebut sangat tepat, karena selama ini di Aceh kerap terjadi illegal fishing dan perambahan hutan (illegal loging) yang tidak jelas pengawasannya.
“Pembelian pesawat sangat penting dilakukan, karena kalau kita mau maju serta mengawal potensi alam kita maka harus begitu. Sebab, kita tidak alat atau orang untuk itu apalagi kita kan daerah perairan, kalau dengan pesawat setengah hari sudah selesai, sebentar dia jalan dan langsung kembali,” katanya saat ditanyai AceHTrend, Selasa (26/9/2017).
Sementara kalau perorangan yang dikirim untuk memantau perairan laut Aceh maka berapa orang yang harus ke Meulaboh, berapa orang yang harus ke Singkil dan sebagaianya, dan berapa orang juga yang harus naik kepal untuk pergi ke sekian mil lepas pantai untuk mengecek perairan laut Aceh.
Untuk itu, dengan adanya pesawat maka akan lebih mudah memantau potensi laut dan hutan Aceh. Lagian, pesawat itu bukan hanya bisa digunakan untuk memonitor perairan laut dan gunung semata, melainkan juga dapat dipakai oleh anggota DPRA untuk bepergian dan hal itu dinilai sah-saha saja.
Sebab, pengadaan pesawat tersebut bukanlah untuk satu pengemudi saja melainkan bisa beberapa orang.
Sebenarnya kata Dalimi, gubernur Aceh juga tidak begitu berambisi untuk membeli pesawat, dia hanya ingin memberi masukan saja sementara prosesnya harus disepakati oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan Banggar DPRA.
“Beliau mungkin tidak tahu juga prosesnya harus begaimana, nah setelah kita duduk berasama tim TAPA dan DPRA ternyata kita ada kesepakatan sementara, Pak Irwandi tidak ada masalah kalau itu aturan beliau ikut sekali,” katanya.
Makanya dianggarkanlah satu miliar untuk perencanaan, nanti setelah perencenaan dilakukan dengan benar kedepan tinggal dilakukan pembelian, sementara terkait keharusan adanya uang panjar atau tidak aturannya ada di perusahaan yang bersangkutan.
Terkait adanya penolakan Dalimi menilai, hal itu karena penjelasan yang didapatkan tidak akurat. Akan berbeda halnya apabila mereka mendapat penjelasan yang akurat, maka kemungkinan anggota DPRA juga bisa mengerti karena memang ini harus ada ahlinya, kendatpun demikian Dalimi tidak bermaksud mengatakan di DPRA tidak ada yang ahli, ada satu dua orang yang bisa mengerti.
“Tapi kan karena ada hal-hal yang macam-macam bisa jadi program Pak Irwandi yang seharusnya itu penting jadi tidak penting, ada yang tidak penting malah itu dianggap penting. Jadi biasalah dalam hal pembahasan tapi lama-kelamaan kan juga bisa lunak,” jelasnya.
Karena menurutnya, hanya di hari pertama pembahasan saja yang agak memanas tapi di hari kedua setelah bisa dijelaskan kedaan berubah.
“Sebenarnyaa Sekretaris Daerah Aceh Dermawan sudah menjelaskan sangat bagus, hanya saja karena masalah suka dan tidak suka saja,” katanya.[]
EDITOR: RISMAN RACHMAN
