Hidayat Nur Wahid
Jakarta, BP–Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, lembaga negara akan menyampaikan laporan kinerjanya yang terbaik dalam Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2020. Karena itu laporan kinerja lembaga negara pasti mempunyai akuntabilitas. Dengan cara ini bisa menumbuhkan kepercayaan rakyat kepada lembaga negara.
“Karena disampaikan kepada rakyat Indonesia, setiap lembaga negara akan menyampaikan laporan kinerjanya yang terbaik. Seluruh lembaga negara akan melaporkan yang terbaik,” kata Hidayat Nur Wahid dalam Diskusi virtual Empat Pilar bertajuk “Akuntabilitas Laporan Kinerja Lembaga Negara Melalui Sidang Tahunan MPR”di ruangan wartawan DPR RI, Jakarta, Senin (3/8).
Sidang Tahunan sebagai forum untuk memfasilitasi lembaga negara menyampaikan laporan kinerja dalam sidang paripurna MPR. Sidang Tahunan MPR menjadi satu tradisi atau konvensi ketatanegaraaan yang selama lima tahun pada MPR periode 2014 – 1019.
Menurut Hidayat, lembaga negara baik dalam rumpun legislatif (MPR, DPR, dan DPD), maupun rumpun eksekutif (Presiden) dan rumpun yudikatif (MA, MK, KY), ditambah BPK, mengetahui Sidang Tahunan MPR dilaksakan secara live, terbuka, diikuti seluruh media dan disaksikan rakyat Indonesia. “Pastilah mereka menyampaikan laporan kinerja yang mempunyai akuntabilitas. Justru selama lima tahun terakhir, laporan kinerja yang disampaikan lembaga negara adalah laporan terbaik,” katanya.
Dikatakan, Sidang Tahunan MPR memberi pelajaran politik bagi bangsa Indonesia bahwa lembaga negara tetap hadir dan mempertanggungjawabkan kerjanya. Meski dalam masa pandemi Covid-19, lembaga negara tetap melaksanakan kewajiban dan mempertanggungjawabkan kinerjanya.
“Dengan cara itu bisa menumbuhkan kepercayaan rakyat Indonesia pada lembaga negara. Demokrasi tetap berjalan, ada checks and balances, dan pada gilirannya praktik demokrasi lebih baik lagi. Maka setiap tahun lembaga negara akan lebih baik lagi, lebih bisa dipercaya, lebih akuntabel, sehingga memiliki nama baik,” papar Hidayat.
“Kalau nama lembaga negara baik, pimpinan dan anggota lembaga negara juga baik. Tentu ini mempunyai nilai positif dari sisi sosial, politik, dan lainnya. Semua menjadi positif buat rakyat dan bangsa Indonesia,” jelasnya.
Hidayat manambahkan ada keinginan untuk memperpanjang durasi Sidang Tahunan MPR. Laporan kinerja lembaga negara dilakukan dalam satu sesi tersendiri. “Penyampaian laporan kinerja lembaga negara dalam Sidang Tahunan MPR dalam satu hari. Kemudian hari berikutnya pidato kenegaraan presiden dan pidato penyampaian nota keuangan,” katanya.
Namun, karena dalam masa pandemi Covid-19, maka penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR mengikuti protokol kesehatan. “Sidang Tahunan dipersingkat dan anggota MPR yang hadir dibatasi sekitar 300 anggota,” ujarnya.
Ketua Fraksi PPP MPR RI, Arwani Thomafi, menyebutkan perlu penyempurnaan dalam pelaksanaan Sidang Tahunan MPR. “Yang lebih penting adalah inovasi dalam bentuk format Sidang Tahunan MPR,” ujarnya.
Dia mencontohkan, durasi Sidang Tahunan MPR. Juga dalam penyampaian laporan kinerja, apakah hanya disampaikan oleh Presiden atau masing-masing pimpinan lembaga negara diberi kesempatan menyampaikan laporan kinerja lembaga negaranya,” katanya.
Laporan kinerja lembaga negara, lanjut Arwani, perlu dilampirkan dengan lampiran sehingga menjadi dokumen terbuka sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Laporan kinerja lembaga negara dalam Sidang Tahunan MPR bisa dimaknai sebagai upaya membuka informasi kepada publik.
Arwani berharap laporan kinerja lembaga negara juga menyikapi evaluasi dan masukan yang disuarakan masyarakat selama ini. “Ini harus disikapi pimpinan lembaga negara. Sehingga Sidang Tahunan MPR benar-benar berdampak dan dirasakan masyarakat. Lembaga negara tidak hanya menyampaikan laporan kinerja tetapi juga memberi penjelasan terhadap persoalan di masyarakat sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari Sidang Tahunan MPR ini. Sidang Tahunan tidak hanya memberi informasi tetapi juga solusi atas perkembangan-perkembangan di masyarakat,” katanya.#duk
