Palembang (ANTARA) – Sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, dan berbagai kegiatan usaha serta industri saat ini masih menjadi permasalahan di banyak tempat termasuk di Palembang, Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan.
Sampah dari wilayah 18 kecamatan dalam Kota Palembang sekarang ini bisa mencapai 1.000 ton per hari.
Sampah tersebut sering menumpuk di tempat pembuangan sementara di sejumlah titik di kawasan permukiman penduduk, pasar, dan perkantoran karena terbatasnya petugas dan armada pengangkut.
Baca juga: Warga binaan Rutan Palembang dilatih mengolah sampah
Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda menjelaskan bahwa armada truk yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) jumlahnya belum proporsional untuk mengangkut sampah tersebut.
“Kota ini hanya memiliki 121 unit truk sampah yang hanya mampu mengangkut berkisar 700-800 ton sampah per hari atau sekitar 200 ton tidak terangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA),” ujarnya.
Melihat permasalahan sampah tersebut, perlu dicarikan solusi dengan melakukan pembinaan kepada warga Bumi Sriwijaya untuk mengolah sampah menjadi barang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi.
Dengan pengolahan sampah tersebut diharapkan jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sementara dan TPA menjadi berkurang, sehingga diharapkan tidak ada lagi sampah yang menumpuk karena tidak terangkut armada dan petugas DLHK.
Untuk mengolah sampah, pihaknya mengajak warga di Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan itu menggalakkan kegiatan daur ulang sampah guna mengatasi masalah sampah yang jumlahnya terus meningkat.
“Pengembangan kegiatan daur ulang sampah terus didorong untuk menciptakan lingkungan bersih dan memberikan penghasilan tambahan bagi warga,” ujarnya.
Baca juga: BEM UI berikan bantuan beasiswa dari hasil konversi sampah
Untuk mengembangkan kegiatan mendaur ulang sampah, warga bisa membentuk kelompok di kawasan permukiman penduduk yang tersebar di wilayah 18 kecamatan.
Kelompok masyarakat yang berminat mengembangkan kegiatan daur ulang sampah, akan dilakukan pembinaan memilah dan mengolah sampah agar bisa menjadi barang bermanfaat, dan memiliki nilai ekonomi.
Sekarang ini mulai banyak warga yang tertarik melakukan daur ulang sampah menjadi berbagai barang bernilai ekonomi. Melihat kondisi tersebut akan terus dibina, sehingga mereka bisa bersemangat dan diikuti warga lainnya.
Tempat pengolahan sampah terpadu berkonsep daur ulang (reduce, reuse, recycling/3R) yang ada di sejumlah kelurahan perlu diperbanyak, sehingga dapat mengurangi penumpukan sampah sebelum dibawa ke tempat pembuangan akhir, kata Wawako.
Pelatihan olah sampah
Selain Pemkot Palembang, pihak Kanwil Kemenkumham Sumsel bersama PT Pertamina juga berupaya mengatasi sampah agar tidak menjadi masalah lingkungan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Untuk itu warga binaan pemasyarakatan (WBP) rumah tahanan negara (Rutan) Kelas I Palembang, Sumatera Selatan dilatih mengolah sampah menjadi barang memiliki nilai ekonomi untuk bekal hidup setelah menjalani masa pidana.
Pelatihan tersebut pada tahap awal diberikan kepada 15 narapidana/WBP yang sebelumnya diseleksi oleh
instruktur ketua kelompok usaha bersama “Eco Green House Palembang”.
Kepala Rutan Kelas I Palembang Bistok Sitongkir menjelaskan, pelatihan pengolahan sampah yang berlangsung di dalam rutan dilaksanakan sejak 8 Juni 2022 dan akan dilanjutkan pada 21-22 Juni ini.
Peserta pelatihan 15 orang tersebut akan menjadi tim bank sampah Rutan Palembang, selanjutnya mereka akan mengumpulkan sampah dari para korlap yang ada pada setiap blok hunian dibawah pembinaan instruktur Ketua Kelompok Usaha Bersama “Eco Green House Palembang” Hanar Dono.
Kegiatan pelatihan itu digelar atas kerja sama Kanwil Kemenkumham dengan PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit III Plaju (Kilang Pertamina Plaju) melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan atau Corporate Social Responsibility (TJSL/CSR), kata Karutan Bistok.
Sementara Area Manager Communication, Relations & CSR Kilang Pertamina Plaju Siti Rachmi Indahsari menambahkan, terselenggara-nya kegiatan tersebut untuk mendukung implementasi Sustainability Development Goals (SDGs) ke-11, yakni menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
Selain itu, juga bertujuan untuk mendukung SDGs ke-12, yakni menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan berkaitan dengan pengelolaan sampah.
“Kami bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham Sumsel untuk melakukan peningkatan kapasitas kepada masyarakat dan ini merupakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi Pertamina,” ujar Rachmi.
Koordinator kegiatan dari Kanwil Kemenkumham Sumsel Joni Ihsan menjelaskan bahwa pelatihan itu bertujuan memberikan keterampilan pengolahan bank sampah kepada WBP sebagai bekal ketika integrasi ke masyarakat.
Untuk sampah anorganik akan dijual sedangkan sampah organik akan dijadikan budi daya ulat magot.
Setelah semua sampah anorganik maupun organik dikelola dengan baik, maka jumlah sampah yang dibuang keluar Rutan Palembang, relatif sedikit.
“Semoga Rutan Palembang mendapat predikat instansi hijau,” ujar Joni Ihsan yang juga Ketua Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Sumsel itu.
Kakanwil Kemenkumham Sumsel Harun Sulianto mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi peran nyata dari Kilang Pertamina International Refinery Unit III Plaju atas sinerginya dalam pembinaan terhadap WBP dalam pengolahan sampah.
Kerja sama yang bermanfaat bagi WBP dan lingkingan itu diharapkan bisa dilanjutkan dan dikembangkan di 19 lembaga pemasyarakatan dan rutan lainnya yang ada di wilayah Sumsel, kata Kakanwil Harun.
Pembangkit listrik sampah
Selain mengolah sampah untuk dijadikan berbagai barang memiliki nilai ekonomi, Pemerintah Kota Palembang berupaya mewujudkan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) Keramasan setelah menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Indo Green Power untuk pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL.
Setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama terkait pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) disaksikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta beberapa waktu lalu, saat ini terus dilakukan berbagai persiapan.
Dia menjelaskan, awalnya pihaknya merencanakan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) Keramasan pada pertengahan 2020 dengan dukungan dana pusat Rp1,7 triliun, namun karena pandemi COVID-19 terjadi pengalihan dana sehingga baru bisa dilakukan proyek-nya pada 2022 ini.
“Dengan adanya dukungan pemerintah pusat tersebut, diharapkan pembangunan PLTSa bisa berjalan sesuai rencana,” ujar Wawako.
Kota Palembang menjadi salah satu dari 12 kota di Indonesia yang ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk membangun infrastruktur pengelola sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.
Keberadaan PLTSa itu diharapkan dapat mengatasi permasalahan pengolahan sampah yang akhir-akhir ini jumlahnya terus meningkat mencapai 1.200 ton per hari.
Sementara pemanfaatan energi listrik sekitar 20 megawatt yang dihasilkan dari PLTSa itu, pihaknya menyiapkan skema kerja sama dengan PT PLN.
Melalui upaya pengolahan sampah yang mulai mendapat dukungan banyak pihak dan warga kota, termasuk warga binaan, diharapkan permasalahan sampah bisa segera diatasi dengan baik.
