Semua pihak terkait harus sinergis membantu upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat.
BADUNG – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mewaspadai penetrasi ideologi lain selain Pancasila ke aparatur sipil negara (ASN) yang makin kuat seiring dengan globalisasi. Hal ini ditunjukkan adanya ASN yang mem-posting dukungannya kepada khilafah di media sosial pada Oktober 2019
“Kami terus mendorong upaya-upaya memperkuat penanaman nilai-nilai Pancasila kepada ASN,” kata Deputi Pengkajian dan Materi BPIP, Adji Samekto pada rapat koordinasi dan sinkronisasi materi dan metode melalui dialektika pembinaan ideologi Pancasila untuk masa depan bangsa bagi ASN, di Kabupaten Badung, Bali, Senin (4/11).
Adji mengatakan beberapa tahun belakangan ini, isu menyeruaknya fenomena ASN yang terpapar ideologi selain Pancasila terungkap dengan keberanian mengunggah posting-an status di media sosial. Posting-an prokhilafah di media sosial oleh oknum ASN pertengahan Oktober lalu mengisyaratkan telah terjadi penetrasi pemahaman ideologi lain selain Pancasila di kalangan ASN.
Seperti diberitakan, Plt Menteri Kementerian Hukum dan HAM (saat itu), Tjahjo Kumolo mencopot jabatan ASN dari Kemenkumham Balikpapan yang mem-posting unggahan prokhilafah. Untuk mengatasi masalah ini, salah satu upayanya melalui rapat koordinasi bertema penguatan ideologi Pancasila bagi ASN yang digelar kerja sama BPIP dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM.
Pelayanan Publik
Adji menjelaskan tujuan dari rapat koordinasi tersebut, di antaranya mengingatkan kembali pentingnya pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksana kebijakan dan pe l a ya n p u b l i k di lingkungan A S N . Pancasila tidak sekadar dihadirkan tataran mikro, tetapi lebih dari itu Pancasila hadir dalam tatanan kenegaraan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
Acara tersebut menghadirkan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah untuk mengisi pidato kunci dan serangkaian diskusi panel. Selain dihadiri para ASN Kemenkumham, BPIP, Pemprov Bali, juga diikuti oleh 664 UPT pemasyarakatan seluruh Indonesia melalui video telekonferen.
Pada kesempatan yang sama Plt Kepala BPIP Hariyono mengatakan BPIP mendorong pendirian klinik Pancasila di seluruh lembaga pemasyarakatan (Lapas) guna membumikan Pancasila ke seluruh warga negara. Hal ini dilakukan karena hingga saat ini belum seluruh Lapas memiliki klinik Pancasila, meski program Kemenkumham tersebut telah ada sebelum BPIP terbentuk.
“Jadi klinik Pancasila sudah didirikan oleh Kemenkumham, sebelum UKP PIP ada. Klinik Pancasila sudah ada, namun belum menjadi kebijakan di semua Lapas. Kami melihat kenapa di Lapas sudah ada tidak kami ajak bersinergi,” kata Hariyono.
Hariyono mengatakan klinik Pancasila merupakan tempat warga binaan dapat berkonsultasi tentang kewarganegaraan dan mewujudkan potensi-potensi positif yang ada sehingga siap menjadi warga negara yang baik berdasarkan Pancasila. Tidak hanya diceramahkan tetapi sudah dipraktikkan. Mereka ada yang dilatih mengaktualisasikan potensi seninya dan lain-lain.
Selain itu, warga negara binaan tidak hanya memahami tentang ajaran agama, namun juga nilai-nilai kewarganegaraan yang baik. Hariyono telah melihat secara langsung 12 Lapas yang memiliki klinik Pancasila. eko/Ant/N-3
