Anggota DPRD Padang Zulhardi Z Latif meminta Pemko menyegerakan pembangunan gedung baru SMP dan SMA di Kecamatan Kuranji, Padang. Makin berkembangnya jumlah penduduk, sudah sepatutnya ada SMP dan SMA baru di Kuranji.
“Lebih kurang 36 ribu jiwa dan juga saat ini banyak kompleks perumahan baru yang dihuni oleh pasangan produktif. Hal ini menjadikan Kelurahan Kuranji kawasan padat penduduk. Kita mendorong pemerintah segera membangun gedung baru SMP Negeri di kelurahan ini. Kita sangat membutuhkan dukungan semua pihak agar 2021 telah berdiri sebuah SMP Negeri itu,” kata Anggota Komisi IV itu, Rabu (15/7/2020), saat meninjau tanah fasum di RW 3 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Padang.
Menurut sosok yang akrab dipanggil Buya itu, kebutuhan sebuah SMP Negeri di Kelurahan Kuranji adalah sebuah keniscayaan. “Sistem zonasi yang diterapkan pemerintah pusat harus kita antisipasi dari sekarang. Sudah sama kita ketahui kondisi ril yang terjadi saat ini, banyak siswa baru yang tidak bisa diterima di sekolah negeri,” kata anggota Fraksi Partai Golkar itu.
Tak hanya mendambakan SMP Negeri, Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Padang inipun mendorong agar pemerintah juga membangun gedung baru SMA Negeri di Kecamatan Kuranji.
Hal ini juga disebabkan antara jumlah tamatan SMP sederajat tak sebanding dengan daya tampung SMA Negeri di daerah itu.
Ditambahkannya, ada filial SMK 3 di Kuranji namun sampai sekarang belum punya gedung yang permanen masih menumpang di SD droping bekas SMP 41 Padang. Ini juga patut menjadi perhatian dan catatan bagi dinas pendidikan.
Parahnya lagi kata Zulhardi Z Latif, antara zonasi tempat tinggal siswa dengan sekolah sangat jauh jaraknya, sehingga dengan sistem zonasi yang diterapkan banyak tamatan SMP di Kuranji yang tidak diterima di SMA Negeri.
“Misalnya saja, banyak siswa yang tinggal di Belimbing tak diterima di SMA Negeri 16 Padang dan SMA Negeri 5 Padang. Dua SMA Negeri yang ada di Kecamatan Kuranji ini, karena zonasi tempat tinggal, mereka anak -anak kita tak dapat masuk,” ungkapnya.
Menurutnya, kasus ini tak hanya terjadi di Kuranji, tetapi merata di Kota Padang, karena kurangnya daya tampung sekolah negeri. Di Kota Padang ini hanya ada 16 SMA Negeri. Sedangkan SMP Negeri hanya 45 sekolah,” ungkapnya.
Selain itu setiap tahunnya, jelas Zulhardi lagi, ada sekitar 11.000 siswa yang tamat SMP. Sedangkan daya tampung SMA Negeri hanya 4.000 siswa. “Nah ini yang memprihatinkan. Kemana 7 ribu calon siswa itu akan sekolah. Ke swasta? Nyatanya orangtua mereka belum sanggup menyekolahkan anak mereka ke swasta,” pungkas Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Padang ini. (e/hsn)
