Pangkas Birokrasi, Anggaran Langsung Dikucurkan ke Atlet
Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) menghitung hari. Task force yang bertugas melakukan pembinaan atlet elite tanah air itu, malah dianggap menjadi masalah dalam sistem pembinaan olahraga tanah air. Draft perpres untuk menggantikan Perpres 15/2016 tentang perubahan atas Perpres 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas sudah masuk ke kantor presiden.
Koran ini mendapatkan salinan draft Perpres baru tersebut. Nama perpres baru itu bukan lagi Perpres tentang Program Indonesia Emas, melainkan Penyelenggaraan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.
Disebutkan dalam pertimbangannya, pembentukan perpres baru itu salah satunya ditujukan untuk menyongsong Asian Games 2018.
Multi iven yang akan diselenggarakan kurang dari sepuluh bulan lagi itu ditarget bisa menjadi momentum kebangkitan olahraga nasional di pentas internasional. Selain sukses penyelenggaraan di Jakarta dan Palembang, pemerintah menargetkan sukses prestasi.
Perpres baru itu nantinya akan mengatur mekanisme peningkatan prestasi olahraga nasional. Itu menjadi tanggung jawab induk organisasi olahraga. Selama ini dikenal dengan pengurus besar (PB) cabang olahraga (cabor). Mereka akan dipantau oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Sebelumnya peran pengawasan itu menjadi tugas Satlak Prima.
Begitu pula dalam seleksi atlet. Peran yang lebih besar diberikan kepada PB Cabor dengan pengawasan KONI. Tidak lagi ada kriteria atlet andalan nasional yang terbagi dalam jenjang utama, muda, dan pratama seperti pada Perpres 15/2016.
Mengenai pembiayaan, PB Cabor bisa langsung mengajukan pendanaan kepada menteri melalui fasilitasi KONI. Aturan saat ini, PB Cabor harus melalui perantara Satlak Prima untuk mendapatkan pendanaan.
Penegasan dari semua isi draft Perpres terbaru itu adalah Satlak Prima dilikuidasi. Pengurusnya diminta untuk segera menyelesaikan laporan pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan Program Indonesia Emas.
Koran ini juga mendapatkan salinan memo dari Wapres Jusuf Kalla kepada Presiden Joko Widodo yang menjadi pengantar draft perpres baru tersebut. Tertulis memo tersebut pada 2 Oktober. Ada nama Wapres Jusuf Kalla, serta tanda tangannya pada lembaran pengantar itu.
Juru Bicara Presiden Johan Budi SP membenarkan tentang adanya draft perpres baru terkait olahraga. Isinya tentang pembinaan atlet. Draf tersebut kemarin (13/10), sudah berada di meja Kementerian Sekretariat Negara. Belum sampai ke tangan Presiden Jokowi, karena masih perlu paraf dari sejumlah menteri.
“Masih menunggu paraf dari Menko PMK (Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani), Menkum HAM (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly), dan Menpora (Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi),” kata Johan kepada koran ini, kemarin (13/10).
Johan menambahkan, Presiden Joko Widodo menginginkan adanya perubahan dalam sistem pengelolaan olahraga tanah air. Keinginan itu disampaikan Jokowi dalam satu rapat kabinet untuk mengevaluasi perolehan medali di SEA Games 2017 di Malaysia. Dalam iven itu, target Indonesia tidak tercapai karena hanya bisa menduduki peringkat kelima.
“Perlu dilakukan pembenahan secara substantif, mendasar, untuk memperbaiki olahraga nasional,” imbuh mantan Jubir KPK itu.
Senada dengan Johan, Jubir Wapres Husain Abdullah membenarkan bahwa ada komunikasi Jokowi dengan JK untuk meningkatkan prestasi dan pembinaan atlet. “Pak JK yang diserahi Pak Jokowi untuk mengurusi Asian Games. Nah salah satu yang harus dilakukan adalah debirokratisasi,” kata Husain Abdullah, kemarin (14/10).
Dia menuturkan pembinaan atlet menjelang Asian Games tidak akan terganggu meski Satlak Prima dibubarkan. Sebab, masalah struktur lain. Seperti KONI dan pengurus besar masing-masing cabang olahraga. “Ada KONI, pelatih, atlet juga masih ada,” tegas dia.
Rencana pembubaran Satlak Prima dalam sepekan terakhir memunculkan polemik. Baik di kalangan PB Cabor, atlet, hingga mantan atlet. Jika pemerintah tidak pas dalam mengendalikan kondisi itu, bukan tidak mungkin persiapan menuju Asian Games akan terganggu.
Ketua Satlak Prima, Achmad Soetjipto, menyesalkan adanya rencana pemerintah untuk membubarkan lembaga yang dipimpinnya. “Jika kegagalan di SEA Games Malaysia 2017 dijadikan alasan, saya sebagai komandan siap bertanggung jawab,” katanya. “Jangan Prima yang dibubarkan, tapi saya saja yang diganti dengan orang yang dinilai lebih baik,” lanjutnya.
Satlak Prima dibentuk pada 2010. Task force itu menggantikan satlak sebelumnya, Program Indonesia Emas (PAL) yang berdiri pada 2008. Pada awalnya, keberadaan task force ini sukses mendongkrak prestasi Indonesia. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, “fungsi” task force ini malah menambah panjang rantai birokrasi. Bukannya mengawasi PB Cabor untuk melakukan pembinaan atlet elite dengan sebaik-baiknya.
Djoko Pramono, Wakil Ketua Umum PB PABBSI (Persatuan Angkat Besi dan Angkat Berat seluruh Indonesia) berharap pembubaran Satlak Prima tidak akan menimbulkan guncangan. Dia pun berharap pemerintah bisa memilih personel yang pas untuk nantinya mengawasi PB Cabor yang melakukan pembinaan olahraga secara langsung. “Arahnya memang mau balik lagi ke zaman dulu, dari Kementerian langsung ke PB Cabor,” ucapnya.
Yayuk Basuki, legenda tenis putri Indonesia yang kini berada di Komisi X DPR RI, khawatir perpres baru itu akan menimbulkan masalah. “Yang pasti pos anggaran tetap masih atas nama Satlak Prima,” urainya. Dengan perubahan tersebut dikhawatirkan bakal mengubah pos anggaran secara keseluruhan Kemenpora.
“Mau diganti apa aja kalo sistem keuangan masih sama ya tidak akan berubah, yang ada makin rusak karena uang buat keroyokan PB cabor,” ingatnya. Satu hal yang dia perhatikan adalah, supaya polemik yang ada saat ini tidak mengganggu atlet dalam menjalankan pelatnas. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
