PUTRA | Kamis,12 Januari 2017 – 15:13:42 WIB
Dibaca: 242 kali
JAKARTA – Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) serentak menggelar aksi di 19 titik, termasuk di Istana Negara, Kamis 12 Januari 2017.
Unjuk rasa yang dikenal dengan aksi 121 itu dilakukan sebagai bentuk protes mahasiswa kepada pemerintahan Jokowi atas kenaikan sejumlah harga, seperti harga bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik (TDL) hingga kenaikan biaya administrasi surat kendaraan bermotor, seperti STNK dan BPKB.
Di Istana Negara, puluhan mahasiswa melakukan ibadah salat Dzuhur di jalan. Mereka membawa keranda mayat sebagai simbol kematian keberpihakan pemerintah terhadap penderitaan rakyat.
Sementara di Jawa Barat, puluhan mahasiswa menggelar aksi 121 di halaman depan Gedung Sate, Bandung. Para mahasiswa mendesak pemerintah untuk menurunkan berbagai kenaikan seperti tarif administrasi STNK, tarif dasar listrik, serta kenaikan komoditas pangan dan BBM.
“Tiga poin tersebut yang menjadi perhatian BEM seluruh Indonesia. Nyatanya awal tahun ini, masyarakat diberikan berbagai kenaikan harga komoditas,” ucap koordinator aksi BEM Unpad, Novi Firmansyah di depan Gedung Sate.
Dikatakan Novi, program pemerintah yang tertuang dalam Nawacita nyatanya bukan untuk menyejahterakan masyarakat, malah semakin memberatkan. Terlebih saat ini kondisi perekonomian masyakarat semakin sulit.
“Mempengaruhi daya beli, masyarakat diresahkan dengan naiknya berbagai komoditas,” paparnya.
Ia pun mempertanyakan sikap pemerintah yang seolah-olah lepas tangan terkait kenaikan administrasi STNK. Mereka malah saling lempar tanggung jawab dan akhirnya masyarakat pula yang menjadi korban.
“Pemerintah saling tuduh, saya lihat komunikasi saja sangat amburadul,” kritiknya.
BEM Unpad, kata dia, menyerukan agar perbaikan ekonomi di tingkat hulu dilakukan secara maksimal meski terkendala produksi, juga saluran pemasaran dan operasi pasar secara berkala untuk menstabilkan harga cabai di pasaran.
“Jika terdapat permasalahan dan ketidakmampuan masyarakat maka kebijakan tersebut harus di tinjau ulang bahkan dicabut,” tandasnya.
Editor : Putra
