Tagih Alasan Pelarangan Jenderal Gatot
Wiranto-Prabowo Pernah Dicekal Masuk AS
Spekulasi bermunculan terkait alasan yang menyebabkan pelarangan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ke Amerika Serikat (AS) meskipun mendapatkan undangan resmi. Lantaran, hingga kemarin (23/10), pihak AS tidak mau membuka penyebab larangan dari US Custom and Border Protection yang disampaikan melalui maskapai Emirates secara lisan itu.
Pakar Hubungan Internasional Teuku Rezasyah menuturkan, US Custom and Border Protection adalah instansi di bawah Departement of Homeland Security. Departemen itu dibentuk pascaserangan bom 11 September 2001 ke gedung World Trade Center New York. Lembaga itu bertugas, di antaranya, mencegah masuknya obat-obatan terlarang, barang melanggar ekspor impor, orang-orang yang punya masalah dengan terorisme, orang yang bermasalah hukum dalam dan luar negeri, serta orang yang diduga yang akan menyalahgunakan visa.
“Masak seorang panglima TNI, pak Jenderal Gatot dipersoalkan atas larangan-larangan itu,” ujar pengajar di Universitas Padjajaran, Bandung kepada koran ini, kemarin (23/10).
Tanpa mengesampingkan alasan yang masih ditutupi pemerintah AS, Reza menuturkan, bisa jadi sosok Gatot bagi negeri Paman Sam itu punya pengaruh yang signifikan. Pertemuan Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization (VEOs) di Washington DC itu dikhawatirkan menjadi panggung bagi Gatot untuk menginspirasi cara pandang militer dunia.
Bahwa militer bukan sekadar militer, tapi militer juga bersinergi dengan sipil. “Dugaaan saya adalah satu paper yang dibawa oleh pak Gatot ini yang bisa menggoyahkan asumsi-asumsi dari TOR kegiatan itu. Militer Indonesia kan banyak berperan menyelesaikan konflik di banyak negara,” kata dia.
Apalagi, menurut dia, sosok Gatot yang belakangan dikait-kaitkan dengan pemilihan presiden 2019. Kans Gatot untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden dianggap tinggi. “Pemerintah AS mungkin khawatir muncul pemimpin-pemimpin yang berintegrasi dengan kekuatan massa yang kuat. Sebelum Pak Gatot mekar dia dibonsai dulu. Tapi yang tak disangka dukungan lagi besar-besarnya,” jelas dia.
Namun, menurut dia, yang sangat mengecewakan adalah pemberitahuan terhadap larangan masuk ke AS itu disampaikan oleh maskapai Emirates. Bukan melalui lembaga pemerintah yang resmi dengan cara-cara diplomatik yang lebih elegan. Sebab, Gatot pergi juga atas nama Indonesia dengan perintah dari Presiden Joko Widodo.
“Kan bisa gedung putih telepon istana langsung. Atau departemen luar negeri AS telepon ke kedutaan Indonesia di AS. Bukan lewat maskapai,” tambah dia. cara seperti itu, menurut dia, dianggap mencoreng nama Amerika Serikat sendiri.
Seperti diberitakan, pada Sabtu (21/10) sore, Gatot bersama istri dan delegasi dari TNI tidak bisa berangkat ke Washington DC, AS untuk menghadiri pertemuan panglima angkatan bersenjata se Asia Pasifik yang berlangsung kemarin hingga hari ini (24/10). Pada saat check in mereka mendapatkan pemberitahuan secara lisan dari petugas maskapai Emirates dilarang masuk AS oleh US Custom and Border Protection.
Padahal, Gatot ke AS dengan undangan resmi dari Panglima Angkatan bersenjata AS Jenderal Joseph Francis Dunford Jr Visa dan persyaratan administratif lainnya sudah dipenuhi seluruhnya. Pagi kemarin (23/10), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memanggil pejabat Kedutaan Besar AS di Indonesia untuk meminta klarifikasi atas larangan tersebut. Tapi, alasan pelarangan itu ternyata belum terungkap pula dalam pertemuan di kantor Kemenlu.
Menlu Retno Marsudi menuturkan telah memanggil Wakil Dubes AS untuk Indonesia untuk meminta klarifikasi atas tidak diizinkannya Gatot masuk ke AS. Sehari sebelumnya, dia juga menelepon Dubes AS membahas hal yang sama. Hanya saja, belum ada penjelasan signifikan dari pihak kedubes atas penolakan masuk itu.
“Mereka regret and apology (menyesal dan meminta maaf) terhadap situasi yang terjadi, yang tentunya menyebabkan ketidaknyamanan ini,” terang Retno di kompleks Istana Kepresidenan, kemarin (23/10).
Berkaitan dengan hal tersebut, Wakil Dubes AS juga juga sudah memastikan bahwa larangan masuk itu sudah dicabut dan Gatot dipersilakan melanjutkan kunjungan ke AS. Retno menuturkan, di satu sisi pihaknya bisa menerima penjelasan atas pencabutan larangan tersebut. “Tetapi yang kedua, kita sampaikan bahwa kita tetap meminta klarifikasi, penjelasan, kenapa hal tersebut terjadi,” lanjut diplomat 54 tahun itu. Indonesia akan tetap menunggu penjelasan dari AS.
Saat ini, lanjut Retno, pihak kedubes masih berkoordinasi dengan otoritas lainnya di AS. Mengingat, saat permintaan klarifikasi itu disampaikan di Washington masih Minggu malam. “Saya sampaikan bahwa ada urgensi bahwa pemerintah Indonesia ingin mendapatkan penjelasan dan klarifikasi,” tambahnya.
Plt Wakil Dubes AS Erin Elizabeth Mckee menyampaikan kembali permohonan maaf dari AS atas kejadian yang kurang menyenangkan itu. “Tadi pagi, kami bertemu untuk menegaskan kembali strategic partnership kami. Kerja sama kami cukup luas. Dari bidang ekonomi hingga keamanan. Kami juga meminta maaf atas kejadian itu,” kata Mckee kepada wartawan saat ditemui di kantor Kemlu kemarin (23/10).
Pada kesempatan itu Mckee juga menjelaskan bahwa pihaknya sudah menyelesaikan masalah yang terjadi sehingga Gatot ditolak masuk AS. Menurut Mckee, saat ini Gatot sudah bisa bertandang ke AS tanpa ada larangan seperti sebelumnya. “Kami menerima Jenderal Gatot di AS,” ucap perempuan yang juga merupakan Direktur Misi Badan Pembangunan Internasional Amerika (USAID) itu.
Mckee berharap kejadian tersebut tidak akan terulang lagi. Mckee juga memastikan bahwa pihaknya tengah memfasilitasi komunikasi antara Gatot dan Durford terkait hal tersebut. “Kami menghormati Jenderal Gatot dan berharap insiden serupa tidak terjadi lagi,” katanya.
Terkait alasan AS melarang Gatot masuk ke negaranya untuk memenuhi undangam Durford, Mckee menolak menjawab. Dia memilih berlalu meninggalkan para awak media yang bertanya mengenai hal tersebut.
Menyusul permohonan maaf dari kedubes AS, permohonan maaf atas insiden pelarangan panglima masuk wilayah AS juga datang dari Menteri Pertahanan (Menhan) AS James Mattis. Menurut Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Totok Sugiharto, permohonan maaf tersebut disampaikan disela agenda pertemuan menhan AS dengan menhan se-ASEAN di Filipina kemarin.
“Menhan AS James Mattis, siang ini (kemarin) menyampaikan permohonan maaf kepada Menhan RI Ryamizard Ryacudu,” ungkap pria yang akrab dipanggil Totok itu. “Permintaan maaf disampaikan secara khusus sebelum menhan AS bertemu para menhan ASEAN yang saat ini sedang melakukan pertemuan tahunan,” tambah salah seorang perwira tinggi TNI AD bintang satu tersebut.
Terpisah, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan, pihaknya akan tetap minta penjelasan lebih lanjut terkait penolakan tersebut.”Kita sedang minta klarifikasi dari pihak Amerika Serikat,” ujarnya di Hotel Kartika Chandra, Jakarta.
Wiranto menambahkan, saat ini pihaknya sudah menugaskan Menteri Luar Negeri untuk meminta klarifikasi melalui surat resmi. Pihaknya memilih untuk menunggu jawaban dari Amerika dan enggan untuk menduga-duga. Dalam kesempatan tersebut, mantan Panglima ABRI juga membantah jika perlakuan serupa pernah dialaminya. “Belum, saya belum ngalami seperti itu, nanti kita lihat saja,” imbuhnya.
Senada Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Wuryanto mengungkapkan bahwa pihaknya menunggu penjelasan berkaitan larangan panglima masuk wilayah AS yang sempat terjadi. “Walaupun sekarang sudah boleh tentu harus ada kejelasan. Mengapa bisa terjadi pelarangan ini harus jelas,” ungkap dia ketika dikonfirmasi Jawa Pos kemarin.
Menurut jenderal TNI dengan dua bintang di pundak itu, sampai kemarin belum ada penjelasan yang disampaikan kepada instansinya. “Belum ada penjelasan tentang sebab pelarangan,” kata dia. Wuryanto menegaskan kembali, panglima tidak akan berangkat ke AS apabila belum ada perintah dari Presiden Joko Widodo. “Tidak bisa asal berangkat,” imbuhnya.
Wuryanto pun menyampaikan, niatan panglima memenuhi undangan untuk hadir dalam VEOs atas izin presiden. “Berarti utusan pemerintah Republik Indonesia,” tegasnya. Karena itu, kalaupun pihak AS merasa ada kesalahan dan harus meminta maaf, TNI meminta permohonan maaf itu tidak ditunjukan kepada panglima. “Tapi, kepada pemerintah,” kata alumnus Akademi Militer (Akmil) 1986 itu.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Havid meminta agar pemerintah terus mensikapi serius terkait larangan AS terhadap Panglima TNI. Menurut dia, Pemerintah RI harus proaktif meminta agar pemerintah AS menjawab nota diplomatik terkait red notice terhadap Panglima TNI.
”Kan kemarin dari KBRI di Washington sudah mengirimkan nota diplomatik yang meminta klarfikasi. Nah itu harus dijawab dulu, ini supaya hubungan kedua negara tetap terjaga dengan baik,” kata Meutya.
Menurut dia, perlu ada pernyataan resmi dari Kemlu AS. Sebab, pihak yang mengeluarkan red notice terhadap Panglima TNI adalah Custom and Border Protection. Dalam hal ini, CBP biasanya mengeluarkan larangan masuk kepada orang-orang yang berpotensi membahayakan AS di bidang ekonomi.
Bukan Kali Ini
Pelarangan terhadap tokoh militer atau mantan tokoh militer Indonesia masuk Amerika Serikat (AS) bukan kali ini saja terjadi. Berdasar data yang dihimpun, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto juga pernah tercatat dilarang masuk AS pada 2004.
Pencekalan itu didasari adanya dugaan Wiranto terlibat dalam kasus di Timor Timur (kini Timor Leste) oleh pengadilan PBB. Berita pencekalan tersebut muncul dari Washington Post pada Januari 2004. Saat itu Wiranto sedang mencalonkan diri sebagai presiden dari Partai Golkar.
Nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga pernah dicekal masuk AS. Penyebabnya, Prabowo diduga terlibat dalam penghilangan paksa aktivis dan penyiksaan para pejuang pro kemerdekaan di Timor Timur. Pencekalan itu juga menjadi salah satu isu yang dibahas saat Prabowo hendak maju dalam pemilihan umum presiden.
Pengamat hubungan internasional Teuku Rezasyah menjelaskan, yang membedakan, para jenderal tersebut dicekal mulai saat pembuatan visa. Itu berbeda dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang dilarang setelah mendapatkan visa. “Kalau jenderal yang lain itu tidak keluar visanya,” ungkap dia.
Guru besar hubungan internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menerangkan, meskipun jarang, seseorang yang sudah mendapatkan visa bisa saja ditolak otoritas lain di Amerika. Dia mengungkapkan, dalam sebuah tayangan di televisi yang membahas US Customs and Border Protection, ada seorang mahasiswa yang telah mendapatkan visa belajar. Tapi akhirnya ditolak masuk karena datang terlalu awal.
“Biasanya, meski mendapat visa bisa saja kita ditolak. Nah, yang nggak wajar kalau tamu pemerintah. Mestinya ada kecurigaan ke Pak Gatot, sehingga oleh (US) Customs and Border Protection tidak boleh masuk. Itu yang perlu diklarifikasi pemerintah Amerika,” ujar dia.
Juwana menambahkan, tanpa klarifikasi akan ada spekulasi di kalangan masyarakat dan media di Indonesia atas apa yang menjadi alasan penolakan. Spekulasi dapat berkembang secara liar di media sosial dan tidak terbendung. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
