Tak terasa timbunan utang pemerintah Indonesia terus menggunung. Selama kurang lebih 2,5 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, jumlah utang bertambah Rp 1.067,4 triliun. Merujuk data Kementerian Keuangan, jumlah utang pemerintah pada akhir 2014 masih Rp 2.604,93 triliun. Sedangkan akhir Mei 2017, angkanya melonjak menjadi Rp 3.672,33 triliun. Sebuah kenaikan yang luar biasa besar.
Kita mungkin bertanya-tanya mengapa utang bisa bertambah demikian besar hanya dalam 2,5 tahun. Dalam sebuah kesempatan, Menko Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, pemerintah memang tengah butuh dana besar untuk membangun infrastruktur. Dan salah satu pembiayaannya lewat utang.
Meski angkanya terus menggunung, pemerintah menilai jumlah utang saat ini masih di posisi aman. Sebab, diestimasi hanya sekitar 28 persen dari produk domestic bruto (PDB) 2017. Angka itu masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga atau negara maju seperti AS atau Jepang yang sudah 100 persen PDB.
Namun, itu sebenarnya tidak bisa dijadikan alasan. Utang besar tetap berisiko bila tidak dikelola dengan baik. Dan kita tahu, salah satu penyebab membengkaknya utang dalam 2,5 tahun terakhir adalah seretnya penerimaan negara, terutama pajak. Ketika pembangunan infrastruktur digenjot habis-habisan, sedangkan penerimaan pajak kurang untuk menutup defisit anggaran, utang adalah solusi termudah dan tercepat.
Utang memang tak masalah jika digunakan untuk hal-hal yang produktif. Tapi, tetap harus terukur dan terkelola dengan baik. Jangan sampai kita membabi buta berutang, tapi malah jadi bumerang. Anak cucu kita yang semestinya menikmati hasil pembangunan malah menanggung beban cicilan. Utang memang bisa menjadi alternatif pembiayaan, tapi lebih baik lagi bila proporsinya disesuaikan dengan penerimaan Negara seperti pajak. Dengan begitu, pembangunan bisa dirasakan seluruh masyarakat Indonesia tanpa meninggalkan bom waktu di masa depan. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
