ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Wakil Ketua DPR Aceh Dalimi mengaku sangat mendukung seratus persen proyek pembangunan pabrik semen di Laweung, Pidie. Namun dia mengaku prihatin, lantaran pembangunan tersebut harus dihentikan, padahal dengan kehadiran pabrik tersebut dinilai akan dapat membawa manfaat setidaknya bagi daerah setempat.
“Saya tidak tahu secara detail kenapa dihentikan. Pastinya adanya masalah. Saya menduga, dari sejak awal pembangunan ini sudah salah prosedurnya,” kata Dalimi yang juga Anggota Komisi C DPRA dari daerah pemilihan Pidie dan Pidie Jaya, Selasa (23/10/2017).
Namun, Dalimi mengaku tidak memiliki bukti atas dugaan tersebut. Namun yang pasti, dia meminta agar pihak perusahaan dapat menyelesaikan masalah ini secara baik-baik dengan masyarakat setempat apabila ada masalah.
Begitupun, apabila tidak ada masalah maka harus dibuktikan bersama-sama kenapa masyarakat menuntut, karena jika menuntut maka masyarakat juag harus memiliki bukti, begitupun perusahaan harus mampu membuktikan jika lahan yang disengketakan masyarakat sudah dibayar.
Sebab, katanya, DPRA tidak bisa masuk untuk memediasi masalah tersebut. Dia menduga, saat mengurus izin mendirikan pabrik semen tersebut tidak ada rekomendasi dari DPRA padahal rekomendasi itu harus ada sehingga DPRA bisa masuk untuk menangani masalah seperti ini. Namun, apabila pihak perusahaan mengakui telah memiliki rekomendari dari DPRA, maka harus ditunjukkan dari mana mereka mendapatkan rekomendasi tersebut.
“Ini yang saya bilang dari awal sudah salah. Saya tidak mengatakan tidak ada rekomendasi, mungkin ada yang mengeluarkan rekomendasi tapi siapa yang mengeluarkan, apakah ketua, atau siapa,” katanya.
Karena rekomendasi tersebut tidak bisa dikeluarkan sesuka hati oleh siapapun, melainkan harus ditelaah dulu oleh komisi yang yang menangani masalah pertambangan.
“Nah rekomendasi itu selalu kita bahas di komisi C terlebih dahulu, setelah ditelaah di komisi bahwa benar adanya amdal dan persyaratan lainnya baru kita keluarkan rekomendasi,” katanya.
Dalimi menyebutkan seperti PT medco, yang terus beroperasi sampai sekarang, karena mereka sudah mengantongi rekomendasi dari DPRA.
Namun, jika pihak yang bersengketa meminta DPRA turun tangan baru bisa mereka memediasinya, dan tentunya kata Dalimi, mereka akan meminta administrasi dari awal proyek pembangunan pabrik tersebut.
“Siapa yang memberikan rekomendasi saat itu, kenapa bisa keluar rekomendasi, mana notulen rapatnya, dan mana hasil telaahnya, itu yang harus ditanyakan, kalau saya tidak salah itu jamannya ketua Pak Hasbi,” katanya.
Dalimi mengatakan, dalam kasus ini, tidak bisa yang disalahkan hanya pihak perusahaan, atau menyalahkan masyarakat semata melainkan harus dicari tahu dulu akar permasalahnnya dimana. Baru kemudian dapat diselesaikan masalah ini.
Sebab, keadaan ini jika terus dibiarkan akan memperburuk citra Aceh di mata para investor luar. Karena ini dapat merusak citra Aceh, makanya kita harapkan jangan samapai diketahui oleh investor luar karena akan membuat mereka tidak akan berani lagi masuk ke Aceh.
“Sementara Pemerintah Aceh sedang giat-giatnya mengajak investor untuk datang ke Aceh agar dapat memajukan pertumbuhan ekonomi Aceh. Namun ternyata, di dalam terjadi seperti ini,” inilah akibat dari awalnya sudah tidak benar,” tegasnya.[]
