Pertemuan antara Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Indonesia-Australia di Bali pekan ini menghasilkan komunike bersama yang berisikan sejumlah kesepakatan kerja sama, termasuk di bidang maritim, agenda di kawasan Pasifik, isu regional dan global, serta diskusi sengketa Laut China Selatan.
Pertemuan yang disebut Dialog 2+2 ini digelar pada Kamis (27/10) dan menghasilkan komunike yang disepakati oleh Menlu RI Retno Marsudi, Menlu Australia Julie Bishop, Menhan Australia Marise Payne dan Menhan RI Ryamizad Ryacudu. “Para menteri membahas upaya praktis untuk memperdalam dan memperluas kerja sama bilateral maritim,” bunyi komunike bersama yang dilansir dari CNN Indonesia pada Kamis.
Komunike itu menyebutkan bahwa “para menteri kedua negara menyadari bahwa Indonesia dan Australia adalah mitra maritim” dan menyambut kerja sama bilateral yang tengah berlangsung, termasuk pelaksanaan patroli maritim yang terkordinasi pada 2016. Dalam pembahasan soal kerja sama maritim, para menteri juga “bertukar pandangan soal perkembangan, tantangan keamanan dan upaya menciptakan stabilitas di Laut China Selatan dan Laut Sulu.”
Sengketa maritim di Laut China Selatan merupakan isu strategis kedua negara. Indonesia sempat bersengketa dengan China karena klaim sembilan garis-putus yang ditetapkan China termasuk perairan Natuna yang merupakan bagian dari RI. Sementara, keamanan di Laut Sulu juga termasuk dalam pembahasan, di tengah maraknya penculikan terhadap anak buah kapal warga negara Indonesia di perairan itu oleh militan Filipina.
Para menteri juga menekankan komitmen mereka untuk bekerja sama soal sejumlah isu maritim melalui forum regional, “seperti forum ASEAN dan Asosiasi Negara Pesisir Samudera Hindia (IORA).” Melalui diskusi ini, para menteri menyatakan dukungan mereka terhadap penerapan KTT Asia Timur soal Kerja Sama Maritim Regional dan menyambut perhelatan KTT Khusus ASEAN-Australia pada 2018 mendatang.
Selain soal kerja sama maritim, para menteri juga membahas kerja sama kontraterorisme, termasuk melalui Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC). Dalam kesempatan ini, Australia juga menyatakan dukungannya terhadap rencana Indonesia untuk mengirimkan 4.000 petugas penjaga perdamaian PBB hingga 2019 mendatang, dan meningkatkan jumlah petugas wanita dalam misi perdamaian.
LOGIN untuk mengomentari.
