Jakarta,BP–Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin bersama Anggota DPD RI temui Menko Maritim bahas permasalahan di daerah terutama percepatan infrastruktur. Hal itu terungkap pada pertemuan antara DPD RI dan Kemenko Kemaritiman, di kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Rabu (7/4).
Sultan meminta dukungan agar pemerintah pusat mempercepat pembangunan di daerah. Karena banyak infrastruktur yang masih belum berjalan.
“Kami mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar wilayah provinsi mampu menjadi penghubung dalam aktifitas ekonomi. Hal ini dapat terwujud apabila pemerintah pusat memfasilitasi pembangunan yang berkesinambungan seperti keberlanjutan ruas tol di Sumatera, meningkatkan akses pelabuhan dan bandara,”katanya.
Menanggapi hal itu, Luhut menyampaikan pembangunan daerah dilakukan secara terintegrasi dengan melakukan studi mendalam dengan melibatkan akademisi dari universitas sesuai dengan basis keilmuan yang dibutuhkan. Selain itu, DPD RI diharapkan dapat memberikan dukungan penyelesaian terhadap permasalahan penguasaan tanah dan hutan (konsesi) yang berlebihan oleh korporasi.
“Kita akan lihat per provinsi, jadi akan dilakukan secara terintegrasi, dan harus menggunakan studi. DPD RI juga dalam melakukan sebuah proyek harus berdasarkan studi, misalnya menggunakan studi dari kampus-kampus terkemuka. Dan kami mohon dukungan DPD RI untuk membantu menyelesaikan masalah perhutanan dan pertanahan karena hanya empat persen yang dikuasai rakyat,”tuturnya.
Selain itu beberapa kondisi pembangunan di daerah Aceh, Jambi, Riau dan daerah lain di Sumatera sangat membutuhkan dukungan pembangunan.
Senada dengan hal tersebut, Senator Sumatera Barat Emma Yohana menginformasikan kepada pemerintah pusat mempercepat pembangunan fly over untuk menghubungkan antara Solok Selatan – Dharmasraya melalui dua ruas jalan, Abai – Sungai Daerah dan Sungai Kunyit – Sungai Rumbai.
“Masyarakat meminta agar infrasturuktur di Sumatera minta dipercepat, agar kegiatan ekonomi dapat terhubung dengan cepat,” ujar Emma Yohana.
Juga dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPD RI meminta agar pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi agar dapat meningkatkan fungsi Kawasan Ekonomi Khusus di Bengkulu dan memberikan perhatian kepada infrastruktur jalur lintas barat yang melalui beberapa daerah di wilayah provinsi Bengkulu.
“Tol trans Sumatera lebih dekat pada jalur lintas timur ke arah Sumatera Selatan, sedangkan provinsi Bengkulu memiliki urat nadi ekonomi dan sebaran daerahnya bergantung pada akses di jalur lintas barat. Maka kami meminta pemerintah memperhatikan pembangunan infrastruktur di jalur lintas barat yang memanjang dari Lampung hingga Sumatera Barat yang lebih dekat kepada daerah pesisir”, tandasnya.
Khusus di wilayah Bengkulu kita mendorong bagaimana Kawasan Ekonomi Khusus dapat segera di up grade dengan pembangunan infrastruktur pelabuhan. Karena Sultan yakin atas perubahan status Pulau Baai telah menjadi KEK membawa dampak positif kepada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu
Dari pertemuan yang dilaksanakan ini Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan berjanji akan melakukan langkah strategi terhadap aspirasi yang disampaikan DPD RI. #duk
