JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membeberkan rencana strategis yang akan dilaksanakan kementerian yang dipimpinnya dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR. Di penghujung rapat, Ketua Komisi II, Ahmad Doli Kurnia meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar segera menyelesaikan beberapa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP).
“Pertama, Komisi II DPR mendorong Kemendagri untuk segera menyelesaikan RPP penataan daerah dan RPP Desain Besar Penataan Daerah atau Desartada,” kata Ahmad Doli, di Gedung DPR, Kamis (28/11).
Menurutnya, dua RPP itu penting untuk segera dirampungkan karena merupakan amanat dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal lain yang disorot Komisi II adalah soal permasalahan terkait Personil Pendanaan Prasarana dan Dokumen (PD3D) segmen batas daerah. Ia minta, permasalahan itu jadi perhatian Kemendagri. Ia juga meminta, Mendagri segera menyelesaikan persoalan pengalihan aset di daerah otonom hasil pemekaran periode 1999-2014 yang hingga kini belum selesai.
Ahmad Doli juga mengungkapkan, bahwa Komisi II dan Kemendagri sepakat untuk segera melakukan revisi terhadap seluruh UU yang terkait dengan sistem politik Indonesia. Khususnya regulasi yang menyangkut soal kepemiluan, baik itu pemilihan presiden, pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah. Ditargetkan, revisi paket UU Kepemiluan ini bisa rampung awal tahun 2021.
“Komisi II DPR RI juga memberikan apresiasi kepada Kemendagri terkait upaya peningkatan kapasitas partai politik melalui pemberian bantuan keuangan parpol dan meminta kepada Kemendagri agar segera merealisasikan penyaluran keuangan bantuan parpol kepada 9 parpol sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Sementara terkait dengan permasalahan tapal batas negara yang merupakan domain dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), kata Doli, pihaknya mendukung badan tersebut untuk melanjutkan pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Diharapkan, 11 PLBN ini bisa menjadi pusat kegiatan ekonomi. Sehingga bisa mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan.
“Kami juga meminta kepada BNPP agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pengelolaan batas negara benar-benar ditujukan untuk menjaga integritas wilayah negara sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan,” ujarnya.
Renstra Kemendagri
Sementara itu, dalam paparannya di rapat kerja dengan Komisi II, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, bahwa ada 10 Rencana Strategis atau Renstra yang akan dilaksanakan kementeriannya dalam lima tahun kedepan. Renstra kementerian sendiri tetap berpedoman pada lima program prioritas nasional yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Jadi visi-misi Presiden ada lima, kita tambahkan lima lagi output khas Kemendagri. Jadi satu sampai lima persis dengan Bapak Presiden, tapi akan kita terjemahkan oleh setiap komponen,” kata Tito.
Lima output khas Kemendagri lanjut Tito antara lain terkait dengan pembinaan stabilitas politik dalam negeri. Menurutnya ini sangat penting, karena pembangunan tidak akan bisa berjalan tanpa ada situasi yang aman. Salah satu kontributornya adalah stabilitas politik di dalam negeri. Output lainnya adalah tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa. Output ini sesuai dengan konsep membangun dari pinggiran.
“Membangun daerah dari bukan hanya perkotaan tapi untuk pemerataan dan juga membangun di daerah terpencil, perbatasan. Output lainnya memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik,” katanya. ags/dis/AR-3
