Produk Dalam Negeri I Pemerintah Sedang Membangun “Food Estate” di Kalimantan Tengah
» RI mesti meniru India dan Tiongkok yang menerapkan mekanisasi untuk memacu produktivitas.
» Petani harus dibantu mendapat akses modal kerja agar tidak terjebak pinjaman dari tengkulak.
JAKARTA – Pemerintah diharapkan mengoptimalkan anggaran sebesar 104,2 triliun rupiah yang dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 untuk membangun ketahanan pangan. Optimalisasi anggaran tersebut bukan hanya diukur dari kemampuan penyerapannya, tetapi yang paling penting adalah output-nya, terutama dalam meminimalkan impor pangan.
Pengajar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, Esther Sri Astuti, mengatakan anggaran yang cukup besar itu harus berbanding lurus dengan hasil yang dibangun.
“Parameternya jelas, setelah membangun lumbung pangan, kita sudah tidak mengimpor pangan lagi, seperti beras, gandum-ganduman, gula, biji/buah berminyak, susu, telur, mentega, buah-buahan, makanan olahan, serta daging dan binatang hidup. Jangan sampai anggaran itu salah urus dan tak berbekas,” kata Esther.
Sebelumnya dalam penyampaian Nota Keuangan Negara ke DPR pada Jumat (14/8), Presiden Joko Widodo (Jokwi) mengatakan anggaran ketahanan pangan 104,2 triliun pada 2021 diarahkan untuk mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarana prasarana dan penggunaan teknologi.
Selain itu, anggaran ketahanan pangan akan dipergunakan untuk revitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani dan nelayan, distribusi pangan, serta pengembangan kawasan pangan berskala luas atau food estate guna memacu produktivitas pangan.
Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan menargetkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang idealnya berkisar 120.
Saat ini, pemerintah tengah mengembangkan kawasan food estate di Kalimantan Tengah, dan pada tahap awal, melakukan intensifikasi lahan seluas 30.000 hektare (ha). Presiden menekankan pentingnya memperkuat pangan dengan memperkuat dari hulu ke hilir yang akan diuji coba pada food estate yang dibangun.
“Food estate sedang dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional, bukan hanya di hulu, tetapi juga bergerak di hilir produk pangan industri,” kata Kepala Negara.
Akses Modal
Lebih lanjut, Esther mengatakan tekad Presiden tersebut harus dimaknai jajaran menterinya dengan langkah taktis membangun ketahanan pangan dengan mengusahakan pangan bukan dari impor tetapi dari Tanah Air sendiri.
“Peringatan 75 tahun kemerdekaan RI harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk membangun ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan,” tegas Esther.
Dia juga mengimbau pemerintah untuk meniru Tiongkok dan India dalam upaya mengurangi impor pangan. Kedua negara tersebut lebih banyak menerapkan mekanisasi pertanian, sehingga mengurangi biaya produksi petani dan di sisi lain produksi tiap lahan meningkat.
“Melalui mekanisasi kedua negara itu berhasil meningkatkan kapasitas panennya, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mengurangi kerugian pascapanen, meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi impor beras di negaranya,” kata Esther.
Untuk itu, pemerintah, tambahnya, mesti membantu petani mengakses kredit untuk modal kerja agar tidak ditekan tengkulak, meningkatkan skill petani menggunakan mesin-mesin pengolah serta membantu menyediakan ketersediaan pupuk dan alat pertanian.
“Masih banyak titik lemahnya. Rata-rata produksi petani beras hanya berkisar 5 ton per hektare, sedangkan pabrik beras hanya bisa membeli dalam skala besar sekitar minimal 20 ton. Akses petani ke pasar juga terbatas. Petani juga tidak punya modal yang cukup untuk menambah kapasitas produksinya. Belum ditambah dengan luas lahan yang sempit,” kata Esther.
Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri, menyatakan sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang tidak terdampak oleh pandemi Covid-19, malah tumbuh positif dan jadi penyelamat ekonomi tidak terkoreksi lebih dalam.
“Kementerian Pertanian selalu membantu petani, peternak, serta masyarakat yang butuh dukungan di masa pandemi seperti saat ini, baik bantuan benih, pupuk, alat mesin pertanian, fasilitas dana Kredit Usaha Rakyat (KUR), asuransi pertanian dan pendampingan teknologi masif dilakukan,“ jelas Kuntoro. n ers/E-9
