JAKARTA – Aksi petani bawang Cirebon yang menuntut pemerintah membeli bawang produksi pada kisaran 15.000 rupiah per kilogram di saat harga rendah merupakan bukti kegagalan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET). Beberapa waktu sebelumnya, petani tebu juga memprotes aturan acuan harga gula yang membuat nasib petani tebu terpuruk.
Pengamat ekonomi dari Universita Brawijaya Malang, Imron Rozuli, mengatakan kebijakan HET terbukti tidak memiliki kemampuan mengendalikan harga pasar sehingga membuat petani jadi rugi dan miskin. “Penetapan harga acuan semestinya juga berlaku di saat harga pasar turun di bawah harga acuan. Hal ini karena harga acuan itu standar harga yang tentu sudah dihitung dengan basis cost and benefit bagi petani.
Jadi, tidak salah jika petani menuntut pemerintah untuk juga berkomitmen jika harga turun,” katanya saat dihubungi, Kamis (12/10). Imron menambahkan, aksi protes petani bakal sering terjadi karena pemerintah cuma mengandalkan Bulog sebagai penyangga utama dan pihak yang berkepentingan untuk menjaga rantai pasokan.
“Sebelumnya petani tebu, sekarang petani bawang, besok petani mana lagi yang protes? Kalau kemudian aksi petani meluas maka persoalan pangan bukan lagi terkait HET, tapi sudah menjadi masalah nasional yang biaya sosialnya bakal mahal. Jadi, daripada bertahan dengan HET sebaiknya kembalikan saja pada persoalan utamanya, yakni meningkatkan produksi pangan nasional,” ujar Imron.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia (APTRI) Jabar, Mae Azhar, mengatakan nasib petani dalam setahun terakhir benar-benar di ujung tanduk sebab harga jual produknya bukannya dijaga agar semangat produksi malah sebaliknya ditekan oleh pemerintah untuk terus di bawah harga produksi. “Kita jadi bingung dengan maksudnya pemerintah. Apa kita disuruh jadi buruh pabrik di kota?” katanya.
Disuruh Berkorban
Mae mengungkapkan, sekarang ini petani terusmenerus menjadi bemper dan disuruh berkorban demi masyarakat kota. Itu artinya, negara ini hanya didorong menjadi negara konsumen yang hidup hanya dari jual beli barang hasil impor. “Kalau begitu, anak saya mungkin nggak bisa kerja. Tanpa produksi tidak akan ada pekerjaan, pemerintah kan mestinya tahu, atau memang pura-pura tidak tahu,” tandas Mae.
Sementara itu, ketua kelompok tani Kecamatan Pabuaran Cirebon, Darmo, mengatakan ketika harga bawang merah naik, maka pemerintah khususnya dari Jakarta ramai-ramai turun ke lapangan untuk melihat kondisi para petani dan meminta harga diturunkan.
“Tetapi ketika sekarang ini harga bawang 6.000 per kilogram tidak ada satu pun pemerintah yang melirik petani bawang maka saya datang untuk meminta janji itu supaya petani itu sama-sama sejahtera,” katanya.
Ant/SB/YK/AR-2
