PATI, ZonaSatu– Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Sukarno menganggap hasil penilaian keuangan di Pemkab Pati masih buruk. Hal itu menyusul dari penilaian Kementrian Keuangan melalui Dirjen Perimbangan untuk presentasi penyerapan anggaran belum lulus.
Sukarno kepada wartawan belum lama ini menjelaskan, Dari hasil penilaian untuk penyerapan anggaran rata-rata Pemkab Pati memperoleh nilai D, sementara untuk nilai A hanya 1 yakni soal penanganan stunting.
Selain itu, terkait dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemkab Pati, Politisi Golkar itu mengaku bahwa kemungkinan hanya prosentase dari anggaran yang sudah di plot ke masing-masing SKPD, dan 95 persen apabila tidak ada masalah dianggap WTP, tapi nilai dari kegiatan itu sesuai hasil penilaian Kemenkeu belum mencapai target.
“WTP itu kan hanya wajar tanpa pengecualian, yang direncanakan, yang dianggarkan, dan dilaksanakan itu wujudnya ada, namun seharusnya itu kan ada impect nya, dampaknya bagaimana, termasuk kemanfaatan ke masyarakat. Misalnya dalam kegiatan yang sudah dianggarkan ternyata diaudit sudah benar, tapi ternyata impect dan kemanfaatannya belum menyentuh ke masyarakat,”Katanya.
Seperti Bupati Pati Pati, Lanjut Sukarno, untuk akhir masa jabatannya 22 Agustus 2022, paling tidak dalam kemanfaatan program yang disampaikan dalam visi misi saat akan mencalonkan diri paling tidak harus mendekati, dan sejauh ini dilihat masih ada yang belum tersampaikan atau dilaksanakan.
The post Komisi B Sebut Hasil Penilaian Kemenkeu Untuk Pemkab Pati Buruk, Ini Kata Bupati appeared first on ZONA SATU.
