penataan Dapil KPU Kabupaten Limapuluh Kota di Hotel Kolivera, Payakumbuh, Rabu (14/12).(IST)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Limapuluh Kota melakukan uji publik rancangan penataan daerah pemilihan (Dapil) untuk anggota legislatif DPRD Kabupaten Limapuluh Kota untuk pemilu tahun 2024 mendatang, di Hotel Kolivera Sicincin, Kota Payakumbuh, Rabu (14/12).
Rancangan penataan dapil ini diuji publik dengan menghadirkan partai politik, Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota, Perwana Limapuluh Kota, Dinas Dukcapil, Dinas Pendidikan dan Dinas Kominfo Limapuluh Kota, unsur polisi dan TNI serta Pengadilan Negeri.
“Berbagai usulan yang kita dapatkan dari berbagai unsur masyarakat nantinya akan kita sampaikan kepada KPU Provinsi, kemudian juga akan diteruskan kepada KPU RI. Kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan merupakan prinsip-prinsip yang harus dijunjung dalam penyusunan dapil,” ucap Ketua KPU Limapuluh Kota, Masnijon didampingi komisioner KPU lainnya.
Bersama Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Eka Ledyana, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Amfreizer, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Rina Fitri, dan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Arwantri, Ketua KPU mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kekompakan dan kebersamaan dalam berdemokrasi.
Pada kesempatan itu, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Rina Fitri memberikan dua opsi untuk Dapil di Limapuluh Kota, seperti dapil pada Pemilu 2019 lalu. Dan kedua ada pergeseran wilayah. Meski demikian mayoritas peserta uji publik terutama perwakilan partai politik dapat menerima dapil seperti Pemilu 2019 lalu.
Ketua Partai Nasdem Ilson clChong, pada kesempatan itu mengusulkan agar Daerah Pemilihan (Dapil) Harau, tersendiri tidak digabungkan dengan Kecamatan Payakumbuh. Jumlah penduduk Kecamatan Harau cukup banyak. Jika jadi dapil tersendiri, maka akan ada Lima kursi di Harau.
Sementara Ketua Persatuan Wali Nagari Lima Puluh Kota (Perwana Liko) Sudari, mempertanyakan jumlah penduduk Lima Puluh Kota yang mencapai 389.837. Menurutnya, jangan-jangan masih banyak penduduk yang belum terdata, mengingat hanya tinggal 12 ribuan lagi, maka penduduk Lima Puluh Kota akan mencapai 400 ribu, dengan begitu memenuhi syarat untuk 40 kursi di DPRD Lima puluh Kota.(fdl)
