tanjungpinang pos – Maraknya era digitalisasi membuat menjamurnya toko online yang menjual berbagai macam kebutuhan konsumen tidak terkecuali makanan dan obat-obatan. Maraknya era digitalisasi membuat menjamurnya toko online yang menjual berbagai macam kebutuhan konsumen, tidak terkecuali makanan dan obat-obatan.
Bila obat itu dikonsumsi dalam jangka panjang dan tidak sesuai dosis terapi efeknya bisa merugikan bagi pengguna. Efek yang dihasilkan antara lain memengaruhi perilaku dan menyebabkan ketergantungan. Bila obat itu dikonsumsi dalam jangka panjang dan tidak sesuai dosis terapi efeknya bisa merugikan bagi pengguna. Efek yang dihasilkan antara lain memengaruhi perilaku dan menyebabkan ketergantungan.
Waspadai Oknum Jual Beli Obat Ilegal di Toko Online
Di tahun 2016 terhitung ada 73 situs yang telah diblokir berdasarkan pantauan Badan POM. Jumlah ini terus bertambah di tahun 2017. Hingga Juli lalu tercatat ada kurang lebih 118 situs yang melakukan transaksi jual beli obat keras secara ilegal. Bagi beberapa orang, memang ada kebutuhan untuk menggunakan obat keras. Tapi cara penggunaannya harus berdasarkan resep dokter dan pembelian obat di Toko Online dilakukan di tempat legal yang ada apoteker.
Baca Juga : Kini Giliran Whatsapp yang Diblokir Pemerintahan Cina
ketika adanya penyimpangan penjualan melalui jalur ilegal pengawasan akan dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dan Polri. Namun, bukan berarti BPOM tidak melakukan apapun dengan adanya masalah tersebut. Masih berdasarkan keterangannya BPOM juga tengah menggalakkan aksi untuk memberantas penyalahgunaan obat.
Di kalangan pengguna obat-obatan terlarang Rohypnol dan Trivam (Propofol) termasuk yang banyak disalahgunakan tapi bukan favorit. Yang termasuk favorit antara lain Camlet Alprazolam dan Dumolid. Selain dumolid obat-obat yang sering disalahgunakan antara lain karnofen tramadol trihexyphenidyl dan amitriptyline. Bukan hanya dijual secara ilegal tapi obat-obat tersebut juga diproduksi secara ilegal melalui Toko Online. Untuk itu, Badan POM melakukan aksi nasional untuk pemberantasan penyalahgunaan obat.
