JAKARTA, METRO
Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa mendapat proteksi langsung dari Menteri Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. Gus Menteri, sapaan karib Abdul Halim Iskandar, telah menetapkan skema prioritas calon penerima bantuan untuk selanjutnya dijadikan pedoman ketentuan bagi seluruh pelaksana dalam menyalurkan BLT.
Dari skema yang telah ditetapkan tersebut, ia memastikan penerima BLT Dana Desa terbanyak meliputi para petani dan buruh tani. Ia pun menargetkan, setidaknya 88 persen anggaran BLT terserap guna membantu petani dan buruh tani.
“Selebihnya, empat persen untuk nelayan dan buruh nelayan. Lalu, buruh pabrik dua persen, guru satu persen dan pedagang atau UMKM lima persen,” ujar Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar di Jakarta, Kamis (23/7).
Gus Menteri mengatakan, kebijakan BLT pemerintah merupakan respons membantu masyarakat menghadapi dampak pandemi Covid-19. Ia pun seperti ingin mempertajam daya guna agar kebijakan pemerintah tepat sasaran, berimplikasi strategis dan bernilai jangka panjang.
“Utamanya, terhadap pembangunan ekonomi yang diidentifikasi sebagai aspek paling terdampak Corona,” katanya.
Sebagai representasi otoritas penentu kebijakan, Gus Menteri mengaku coba memahami peta pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia. Di mana, basis ekonomi nasional memiliki determinasi pada bidang pertanian yang secara empirik, aktifitasnya lebih terkonsentrasi di kawasan pedesaaan.
“Sebagaimana keterangan Sosiolog Rahardjo yang mengutip Pakar Pedesaan Amerika Serikat, Paul H Landis, bahwa desa dapat didefiniskan sebagai suatu lingkungan (ekonomi) yang penduduknya tergantung pada pertanian. Dan kebetulan, pedesaan itu sendiri merupakan lokus utama dari tujuan kebijakan yang dibidani Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi saat ini,” paparnya.
Hal inilah yang akhirnya jadi inisiatif Gus Menteri, menjadikan petani dan buruh tani sebagai prioritas penerima bantuan BLT. “Apalagi ketahanan pangan sangat bergantung pada bagaimana produktifitas pertanian desa. Dan desa adalah lumbung ketahanan pangan yang sesungguhnya yang bisa menopang ketahanan pangan nasional,” pungkasnya.
Diketahui, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah merilis data sebanyak 6.862.968 petani dan buruh tani serta 315.028 nelayan dan buruh nelayan telah menerima BLT terhitung sejak 14 Juli 2020. Selebihnya, 156.954 buruh pabrik, 69.532 guru dan 394.345 pedagang atau pelaku UMKM.(jpnn)
