Jakarta (ANTARA) – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku akan bekerja keras semaksimal mungkin agar pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di seluruh Indonesia dapat selesai dalam satu tahun seperti permintaan Presiden Joko Widodo.
“Presiden memberikan tantangan apakah bisa dipercepat, sehingga bisa selesai dalam waktu 12 bulan? Kami akan berusaha keras dan kami butuh dukungan dari seluruh teman-teman untuk lakukan hal ini,” kata Budi dalam telekonferensi pers dari Kantor Presiden, Jakarta, Rabu.
Budi awalnya merencanakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk 181 juta rakyat Indonesia akan selesai dalam 15 bulan. Angka 181 juta rakyat yang akan divaskin merupakan kriteria untuk mewujudkan kekebalan komunal (herd immunity) di Indonesia.
Saat ini vaksin COVID-19 buatan perusahaan farmasi asal China, Sinovac Biotech, sudah didistribusikan ke seluruh provinsi di Indonesia.
Budi mengingatkan kepada seluruh puskesmas, rumah sakit dan klinik di Indonesia untuk segera mendaftar ke aplikasi Pcare milik BPJS Kesehatan guna melaksanakan vaksinasi COVID-19.
“Karena kalau belum mendaftarkan, akan sulit bagi mereka untuk bisa melayani vaksinasi ini terutama untuk mencatat dan menangani kalau ada kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI),” ujarnya.
Budi juga meminta Puskesmas, yang kekurangan lemari pendingin untuk menyimpan vaksin, untuk segera menghubungi dinas kesehatan setempat.
“Tolong kontak Kementerian Kesehatan, aparatnya yang terdekat, kalau perlu juga bisa dikirimkan ke Twitter sama Instagramnya saya atau Facebooknya saya supaya kami bisa cepat tangani,” ujarnya.
Menurut rencana pemerintah, vaksinasi tahap pertama terhadap 1,6 juta tenaga kesehatan akan selesai di Januari atau Februari 2021.
Tahapan selanjutnya adalah vaksinasi kepada 17,4 juta tenaga layanan publik, dan 21,5 juta rakyat Indonesia yang berusia lanjut.
“Tahapan berikutnya yang lebih besar yaitu tahapan untuk 17,4 juta tenaga layanan publik dan 21,5 juta rakyat dengan usia lanjut. Kami harapkan bisa kita mulai di bulan Maret atau April 2021 juga dan untuk itu sangat membutuhkan dua hal tadi yang kami minta tolong seluruh klinik dan puskesmas untuk mendaftarkan ke Pcare-nya BPJS,” katanya.
Selain itu, juga untuk memberitahu kalau misalnya ada kekurangan lemari es atau tempat penyimpanan vaksin tersebut dengan suhu tertentu, tambah Budi.