Revolusi mental dan penguatan pembangunan karakter bangsa dinilai sangat relevan untuk menjawab persoalan bangsa.
JAKARTA – Pemerintah tengah memprioritaskan percepatan peningkatan kualitas hidup rakyat, peningkatan sektor unggulan, dan pembangunan antarwilayah sebagai arah pembangunan nasional saat ini. Untuk mencapai itu, pembangunan karakter bangsa harus diperkuat sebagai modal utama dalam percepatan pembangunan nasional.
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, mengatakan bahwa capaian pembangunan nasional tersebut bertujuan untuk menjadikan Indonesia berdaulat, berdikari, berkepribadian, dan berlandaskan gotong royong. “Revolusi mental dan penguatan pembangunan karakter bangsa sangat relevan untuk menjawab persoalan bangsa di bidang sosial, ekonomi, dan budaya yang tengah dihadapi bangsa ini,” kata Puan, di Jakarta, Selasa (8/8).
Puan mengutip pernyataan Presiden RI pertama, Soekarno, di mana pembangunan karakter bangsa menjadi modal utama dalam mengantarkan pembangunan nasional sampai kepada tujuannya. “Jadi, keahlian saja tanpa berlandaskan pada jiwa yang besar tidak akan mungkin mencapai tujuan, mutlak perlu national and character building,” tegas dia.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Pertimbangan Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat, Widjojo Sujono, mengatakan pembangunan nasional harus dilakukan dengan berlandaskan pada pembangunan karakter bangsa. Sebab, menurutnya, karut marutnya situasi bangsa ini disebabkan minimnya upaya pembangunan karakter.
Sinergikan Data
Dalam kesempatan terpisah, Menko PMK, Puan Maharani, mengatakan pemerintah melalui Kemenko PMK menyinkronisasikan dan menyinergikan berbagai data dari kementerian di bawahnya. Ini dilakukan untuk mengoptimalkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2017.
“Selain untuk mengetahui kesiapan Susenas oleh BPS, rapat koordinasi ini dilakukan untuk melihat apakah program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dalam lingkup koordinasi Kemenko PMK mencapai target sasaran yang telah ditetapkan,” kata Puan saat membuka rapat koordinasi (rakor) terkait Survei Sosial Ekonomi Nasional kemiskinan, di kantor Kemenko PMK, Selasa, (8/8).
Puan menjelaskan indikator keberhasilan program pembangunan manusia dan kebudayaan yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK mencapai 40 indikator. Susenas 2017 akan dilaksanakan pada September guna mengumpulkan data ketahanan sosial yang meliputi perlindungan sosial, akses terhadap layanan keuangan, lingkungan, serta keamanan, hukum dan politik serta mengumpulkan data konsumsi dan pengeluaran.
Dalam pelaksanaan survei yang dilakukan oleh BPS akan diawasi dari Forum Masyarakat Statistik yang tugasnya mengkritisi dan memberi masukan ke BPS, lembaga internasional yang secara rutin bertugas untuk mengecek data BPS akurat atau tidak, dan yang terakhir dari masyarakat yang terdiri dari ekonom, LSM, dan sebagainya. cit/ril/E-3
