Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mujahid menyatakan, penyelenggaraan ibadah haji selama ini masih semrawut dan bargaining posisi pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Saudi Arabia sangat lemah. Sehingga DPR RI mengusulkan dibentuk Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) non pemerintah di bawah tanggungjawab Presiden RI.
Sebagai negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia, kata Sodik, posisi tawar Indonesia cukup lemah. Itu sebab, perlunya pembentukan BPIH yang dikelola swasta, namun bertanggungjawap langsung kepada presiden,” ujar Sodik di ruangan wartawan DPR Jakarta, Selasa (14/2).
Menurut Sodik , Saudi Arabia dan Indonesia imemiliki kultur keagamaan yang sama, sehingga lebih mudah melakukan lobi atau diplomasi untuk meningkatkan kuota haji. Dan sudah selayaknya jumlah jamaah haji cukup besar menjadi kekuatan besar agar penyelenggaraan haji makin baik. “ Turki dan Iran memiliki cara tersendiri sehingga memiliki posisi tawar tinggi dengan Arab Saudi. Indonesia perlu mencontoh Iran dan Turki,” ujarnya.
Sodik menyayangkan dugaan oknum pejabat Indonesia i selalu mendahulukan komisi untuk melakukan lobi. Dan Itulah kemungkinan penyelenggaraan ibadah haji kurang baik. “ Soal oknum pejabat minta komisi harus dikonfirmasi kebenarannya,” jelasnya
Anggota Komisi VIII Deding Ishak berharap pemerintah bisa mengotimalkan kuota haji negara-negara tetangga, yang tidak digunakan. D isamping adanya pembatasan ibadah haji bagi mereka yang sudah menunaikan ibadah haji, diberi tenggang waktu 10 tahun bisa berhaji lagi..
Deding juga menyarankan upaya perbaikan penyelenggaraharus terus ditingkatkan, misalkan soal pemondokan, konsumsi, catering, transportasi dan sebagainya. “Kini sudah baik. Tapi, tetap harus meningkatakan pelayanan haji tersebut demi kenyamanan, kekhusyu’an jamaah haji dalam beribadah,” paparnya. #duk
