Tanjungpinang – Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terancam tidak mendapatkan posisi pimpinan komisi maupun alat kelengkapan dewan lainnya mulai Februari 2017 mendatang.
Ketua DPD PKS Kota Tanjungpinang, Alfin M Nur mengatakan, alat kelengkapan merupakan alat dukungan kesuksesan legislatif di DPRD Kota Tanjungpinang.
PKS berada di posisi sama rata dengan parpol lainnya, khususnya parpol mendapat kursi di dewan. Pada Pemilu 2014 lalu, PKS raih 3 kursi di DPRD Tanjungpinang.
Untuk itu, PKS akan terus mengawal pemilihan alat kelengkapan di DPRD Kota Tanjungpinang nanti. Karena partai berlambang padi diimpit dua bulan sambit ini, punya peluang yang sama dengan parpol lainnya, untuk terlibat di alat kelengkapan di DPRD Kota Tanjungpinang. Ada lima alat kelengkapan di DPRD Kota Tanjungpinang, yakni Badan Legislatif atau Baleg, Badan Kehormatan, Badan Musyawarah, Badan Anggaran serta Komisi.
”Kita akan rebut jabatan ketua. Karena kita utamakan posisi terkait pelayanan masyarakat,” kata Alfin, kepada Tanjungpinang Pos, Selasa (6/12).
Untuk merebut jabatan ketua di dewan, parpol yang dipimpin Mohamad Sohibul Iman akan melakukan lobi-lobi politiknya. Meski juga tidak dapat posisi ketua, parpol berbendera berwarna hitam ini tidak putus asa.
”Di mana kita di tempatkan, kualitas pekerjaan anggota dewan dari PKS tidak akan turun. Hari ini, Rabu (7/12) kita akan ngumpul dengan teman-teman internal PKS,” sebut dia.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hanura Kota Tanjungpinang, M Rona Andaka, justri ia minta agar Partai Hanura juga diberlakukan sama untuk dua parpol lain yang memimpin DPRD. Seperti Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. Artinya, bila Hanura tidak dapat jabatan di kelengkapan dewan, ia juga minta agar Partai Golkar dan PDIP juga tidak diberikan jabatan di kelengkapan dewan.
Karena dua parpol ini telah dapat jabatan sebagai pimpinan di DPRD Kota Tanjungpinang. Begitu juga dengan Partai Hanura dapat jabatan di pimpinan dewan.
”Kita di wakil ketua II. Golkar juga di wakil ketua I. Kalau PDIP sebagai ketua dewan,” kata M Rona Andaka menjawab pertanyaan wartawan ini.
Kalau dua parpol tersebut dapat jabatan di alat kelengkapan DPRD Kota Tanjungpinang. Dan, Hanura tidak dapat jabatan di kelengkapan dewan, politisi partai yang dipimpin Wiranto ini, akan mempertanyakan hal itu.
”Kenapa mereka bisa, kita (Hanura) tidak bisa,” ucap dia.
Ia berharap, Partai Hanura tetap dapat jabatan di alat perlengkapan DPRD Kota Tanjungpinang.
”Mungkin kami (Hanura) di komisi. Atau kita dapat di baleg,” sebut dia. (ANDRI DS)
