Buruh Dilarang Lakukan Sweeping
BATAM – Kepolisian Daerah (Polda) Kepri melakukan apel siaga pasukan dalam pengamanan rencana unjuk rasa atau demo 2 Desember 2016 mendatang. Dalam rangka itu, digelar pasukan yang diharapkan dapat mendorong petugas keamanan, menjaga solidaritas dan sinergitas TNI-Polri.
Selain itu, menanamkan kesadaran diri, jika profesi kepolisian, TNI dan aparatur, untuk mengabdi bagi masyarakat. Imbauan itu disampaikan Kapolda Kepri, Sam Budigusdian, Selasa (29/12) di Engku Putri, Batam Centre.
Hadir pada kesempatan itu, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, Kajati Provinsi Kepri yang mewakili, Danrem 033/WP, Danlantamal IV Tanjungpinang, Danlanud Tanjungpinang dan unsur pimpinan daerah.
Disampaikan Sam, di Provinsi Kepri, akan digelar unjuk rasa pada 2 Desember 2016, terkait dengan UMK. Berbeda dengan di Jakarta yang menggelar unjuk rasa, terkait dengan isu penistaan agama. “Di Batam akan ada unjuk rasa pada saat bersaman denga di Jakarta, dengan tujuan Gedung Graha Kepri Batam Center dari buruh,” katanya.
Unjuk rasa akan digelar terkait penolakan PP 78, tolak upah murah, naikkan UMP/ UMK Tahun 2017 sebesar 15-20 persen dan menuntut dibatalkan penetapan UMK atau UMP.
“Unjuk ras diharapkan untuk rekan-rekan buruh, dapat dilaksanakan dengan tertib. Agar kondusifitas Kamtibmas di Batam dan Kepri pada umumnya tetap terjaga dengan baik,” himbaunya.
Kapolda memberikan penekanan terkait unjuk rasa 2 Desember 2016. Dimana diminta agar soliditas dan sinergitas TNI – Polri dan instansi terkait dijaga. Sehingga dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, guna mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif.
“Tanamkan kesadaran diri, bahwa profesi Kepolisian, TNI, dan Aparatur sipil, merupakan wujud pengabdian yang mulia kepada masyarakat, Bangsa dan Negara. Tingkatkan kecintaan dan kebanggaan sebagai Aparatur Negara, dengan memberikan dedikasi, loyalitas serta karya terbaik,” imbuhnya.
Diminta juga agar ditingkatkan deteksi dini dan inventarisir permasalahan sekecil apapun dilapangan menjelang pelaksanaan unjuk rasa. “Segera lakukan langkah-langkah antisipasi dengan melibatkan seluruh stakeholder untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas,” himbau Sam.
Diminta agar aparat kepolisian melakukan pendekatan humanis saat pelaksanaan pengamanan unjuk rasa. Selain itu, aparat jangan mudah terprovokasi atau terpancing emosi sehingga berbuat diluar ketentuan/ SOP dan tidak ada penggunaan senjata api. Selain itu, pimpinan daerah bersedia menemui pengunjuk rasa sehingga aspirasi atau tuntutan dapat tersalurkan sesuai tujuan.
“Lakukan upaya-upaya pendekatan kepada kelompok atau oknum yang akan melakukan unjuk rasa agar pelaksanaannya tertib. Tidak ada sweeping, blokir jalan, mengganggu ketertiban, hindari provokasi dan meminimalisir berbagai kerawanan lainnya,” tegasnya.
Diminta juga agar tiap tahapan kegiatan pengamanan unjuk rasa, dari pelaksanaan pengamanan hingga pembubaran pasukan. Diminta agar soliditas dan sinergitas TNI, Polri dan instansi dijaga, sehingga dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat guna mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif. (mbb)
