Komitmen merealisasikan transaksi non-tunai di Sumatera Barat (Sumbar) semakin memperlihatkan titik terang. Setelah penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi dengan Bank Nagari, akhir September lalu dan diikuti kabupaten/kota, rencana pelaksanaan transaksi non-tunai juga diikuti dengan kesepakatan bersama PT Pertamina Marketing Operation Region I (MOR I) dan Bank Indonesia Perwakilan Sumbar beberapa hari lalu. Warga Sumbar mesti menyiapkan diri menghadapi transaksi non-tunai saat pengisian BBM di 2018 mendatang.
Transaksi keuangan non-tunai sebuah keniscayaan untuk diterapkan. Mesti diakui bakal banyak manfaat yang akan didapatkan. Hanya saja, menyukseskan kebijakan baru yang melibatkan masyarakat tidak semudah membalik telapak tangan. Banyak hal mesti dipersiapkan.
Asumsi ini diakui Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Sumbar, Darwisman saat diskusi dengan Padang Ekspres di ruang kerjanya, Jumat (8/12) sore. Menurutnya, stakeholder terkait, baik pemerintah, lembaga keuangan termasuk OJK sendiri, memiliki tanggungjawab dalam menyukseskannya. Salah satunya memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat. “Masyarakat mesti diberi pemahaman kalau transaksi non-tunai ini memiliki banyak manfaat dan penting bagi mereka,” kata Darwisman didampingi Kepala Sub-Administrasi Kantor OJK Sumbar M Taufik.
Itikad pemerintah daerah menyukseskan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) itu disambut baik oleh OJK Sumbar. Bahkan mantan Kepala OJK Perwakilan Jambi tersebut mengaturkan apresiasi. Bagaimana tidak, transaksi non-tunai akan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam bertransaksi.
Masyarakat tidak perlu khawatir lagi akan menjadi korban kemalingan, pencopetan dan sebagainya. Toh dompet atau tas yang mereka bawa hanya berisi kartu, tidak menyimpan uang banyak. Waktu bertransaksi dapat dipangkas karena tidak harus mencari uang receh untuk kembalian. Perbankan juga akan diuntungkan. Masyarakat otomatis akan membuka rekening. Mereka pun akan lebih dekat dengan pihak perbankan.
Transaksi non-tunai akan mendorong masuknya uang ke sistem perbankan. Peluang masuknya uang di lembaga perbankan sangat mungkin, sebab, lalu lintas transaksi pemerintah menggunakan sistem perbankan. Kesepakatan transaksi pemerintah yang diteken pemerintah provinsi dan kabupaten/kota September lalu contoh sederhana jika betul-betul terealisasi. Otomatis seluruh pengelolaan keuangan di pemerintahan tidak boleh lagi menggunakan uang tunai.
Pembayaran gaji dan tunjangan, sampai pembayaran proyek-proyek pemerintahan pada pihak ketiga melalui transaksi nontunai. Nah, dengan banyaknya uang masuk, bank-bank yang ada dituntut untuk lebih kreatif. Uang tak mungkin ditumpuk begitu saja di lembaga perbankan. Penyaluran kreatif oleh bank akan mendorong mobilisasi dana masyarakat. “Otomatis, masyarakat akan meminjam maupun menyimpan uang di bank. Uang-uang tidak ada lagi yang tersimpan di bawah bantal. Sebaliknya, peminjaman juga akan dilakukan pada lembaga keuangan resmi. Bukan lagi kepada rentenir yang ada,” jelasnya.
Stakeholder di pemerintahan juga akan terbantu. Selain penyaluran dana yang efektif, transaksi non-tunai menutup ruang tindakan yang melanggar aturan hukum. Sebut saja suap dan sejenisnya yang kerap menjerumuskan pejabat. Transaksi non-tunai memutus mata rantai peluang perbuatan melanggar hukum, karena, intensitas pertemuan antar pihak berkepentingan lebih sedikit. Kalaupun masih ada yang berniat “bermain”, upaya pengungkapan juga tidak terlalu sulit karena semua tercatat dalam sistem.
Catatan penting lain baginya, selain edukasi pada masyarakat, kesiapan provider pendukung di Sumbar harus diperhatikan. Kemudian, bank di Sumbar harus lebih proaktif memberikan edukasi pentingnya transaksi nontunai. “Agar diterima oleh masyarakat, Bank harus proaktif selain pemerintah. Kita dari OJK, juga akan menyentuh lapisan masyarakat untuk memberikan edukasi,” kata Darwisman.
Sisi lain, sebagai nakhoda baru di OJK Perwakilan Sumbar, akan banyak tantangan yang bakal dihadapi ke depannya. Apalagi, Sumbar memiliki lembaga keuangan bank yang cukup banyak. Mencapai empat kali lipat dari bank di wilayah yang dipimpin sebelumnya. Lembaga keuangan seluruhnya, baik bank maupun nonbank di Sumbar bahkan mencapai 300 lebih.
Untungnya lembaga keuangan di Sumbar dinilai bagus sejauh ini. Lembaga nonbank seperti asuransi dan lainnya, tumbuh positif. Diharapkan, tumbuh positifnya lembaga keuangan nonbank tersebut sejalan dengan kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi di Sumbar. Lembaga keuangan baik bank maupun nonbank dapat mendukung program prioritas pemerintah. ”Ini sebagai bukti Kota Padang menjadi tuan rumah Insurance Day 2017 yang ditunjuk pusat, sebagai gambaran asuransi di Kota Padang tumbuh dan berkembang,” ucap Darwisman.
OJK Perwakilan Sumbar mendorong lembaga keuangan ke depan lebih berkontribusi pada prioritas pembangunan, infrastruktur, pangan,pariwisata dan sektor lain yang menjadi andalan Sumbar. Dalam arti kata, lembaga keuangan tidak cukup sekadar melayani persoalan keuangan masyarakat. “OJK mendorong bagaimana lembaga keuangan yang ada mampu mendukung program prioritas pemerintah daerah tersebut,” ungkapnya.
Lembaga keuangan yang ada diminta membuka akses keuangan masyarakat lewat program edukasi dan literasi. OJK Perwakilan Sumbar bahkan telah berencana untuk menggandengkan bank yang ada dengan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang dibentuk di tingkat nagari baru-baru ini. BUMNag yang ada, menurutnya, harus menjadi kekuatan ekonomi nagari atau pedesaan. BUMNag dapat memperkuat basis ekonomi pedesaan.
Darwisman mengaku, pihaknya sedang mapping database potensi unggulan masing-masing daerah untuk dapat disinergikan dengan lembaga keuangan di daerah masing-masing. Pemerintah tidak mungkin membangun daerahnya hanya dengan mengandalkan APBN/APBD saja. Anggaran negara atau daerah hanya mampu mengakomodir sekitar 1/3 kebutuhan daerah. Makanya, lembaga keuangan baik bank maupun nonbank, mendorong terwujudnya program unggulan pemerintah daerah.
“Terkait investasi bodong, keamanan Sumbar saya pikir juga cukup baik. Hampir tidak ada laporan pada OJK. Mungkin karena masyarakatnya kritis, jadi tidak mudah terpengaruh oleh rayuan investasi yang tidak logis,” jawabnya saat Padang Ekspres bertanya ancaman investasi bodong di Sumbar. Kehati-hatian dimungkinkan mempersulit oknum-oknum tertentu untuk menawarkan investasi bodong di Sumbar.
Kalaupun ada laporan, sejauh ini lebih kepada dugaan kasus penipuan. Dalam hal ini, diharapkan aparat yang menangani betul-betul serius sehingga memberikan efek jera untuk masa-masa mendatang. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
