Diposkan pada: 20 Oct 2017 ; 16311 Views Kategori: Berita
Presiden Jokowi menyerahkan sertifikat kepada perwakilan masyarakat di lapangan Masjid Nurul Bilad, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kab. Lombok Tengah, NTB, Jumat (20/10) pagi. (Foto: Rahmad/Humas)
Mengawali hari kedua kunjungan kerjanya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan langsung 27.000 sertifikat tanah untuk rakyat se Pulau Lombok di lapangan Masjid Nurul Bilad, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kab. Lombok Tengah, NTB, Jumat (20/10) pagi.
Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengemukakan, setiap pergi ke daerah ke desa, ke kampung, dirinya selalu yang dikeluhkan adalah sengketa tanah. Oleh sebab itu, menurut Presiden, di seluruh Indonesia tahun ini pemerintah akan mengeluarkan 5 juta sertifikat yang akan diterima masyarakat.
“Biasanya hanya 400 ribu, tahun depan saya berikan target pada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN 7 juta sertifikat. Tahun depannya lagi 9 juta sertifikat,” kata Presiden.
Untuk NTB, Presiden Jokowi mengutip laporan Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi, bahwa dari 1.600.060 sertifikat yang harus diterbitkan baru 870.000 yang dipegang masyarakat. Ia memegang pernyataan Menteri ATR/Kepala BPN, bahwa pada tahun 2022 seluruh masyarakat NTB sudah akan memegang sertfikat dimaksud.
Kepala Negara mengingatkan, bahwa sertifikat adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki. Dengan demikian, kalau sudah memegang sertifikat enak. Sengketa tanah terjadi, karena kita tidak memiliki sertifikat.
“Ada orang mengklaim kita tidak ada sertifikat akhirnya berantem, dimana-mana, di Jawa, di Kalimantan, Sumatera seperti itu. Oleh sebab itu, saya perintahkan pada Menteri ATR/Kepala BPN agar memberikan secepat-cepatnya sertifikat untuk rakyat dengan dianggarkan di APBN,” ungkap Presiden Jokowi seraya menambahkan, kalau targetnya tidak tercapai menterinya bisa diganti.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Jalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi. (RAH/ES)
