Ketua Komunitas Pemerhati Sumbar (Kapas) Isa Kurniawan ikut prihatin dengan rendahnya serapan anggaran Pemprov Sumbar pada semester I tahun 2022 ini yang hanya berkisar 25,6 persen.
“Biro Pengadaan Barang dan Jasa, dalam hal ini Unit Layanan Pengadaan (ULP) kinerjanya harus optimal, karena kalau serapan anggaran rendah, maka risikonya terjadi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), dan dipangkasnya DAU (Dana Alokasi Umum) oleh Pemerintah Pusat,” ujar Isa Kurniawan, Selasa (23/8/2022).
Lanjut Isa, hal ini jelas merugikan Sumbar karena kinerja ULP yang buruk. Padahal menurutnya persoalan anggaran ini sudah berbilang tahun urusannya sebenarnya itu ke itu juga. Tapi tetap juga masih ada masalah yang membuat terlambatnya proses-proses pembangunan, karena pelelangan proyek-proyek yang lelet.
Seharusnya, sebut Isa lagi, persoalan ini sudah diantisipasi dan dicarikan solusi yang tepat sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan jalannya proyek-proyek di awal tahun, maka serapan anggaran jadi tinggi, dan uang berputar akan semakin banyak.
“Secara tidak langsung hal ini akan berdampak pada perekonomian masyarakat, karena uang berputar semakin banyak. Ya untuk belanja bahan-bahan proyek, upah, dan operasional lainnya,” tukas alumni FMIPA Unand ini.
Daya serap anggaran yang hanya berkisar 25 persen, padahal waktunya sudah berjalan 6 bulan lebih atau satu semester, Isa meminta Gubernur Sumbar Mahyeldi bersikap tegas terhadap kinerja ULP yang tidak maksimal ini. “Gubernur Mahyeldi harus tegas, ganti itu pejabat ULP yang berkinerja buruk!” tegas Isa.
Kemudian Isa mengingatkan, ULP jangan sampai macam-macam dalam proses pelelangan. Selagi itu berjalan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang ada, maka tidak ada yang perlu ditakutkan, termasuk berurusan dengan penegak hukum. “Pokoknya jangan sampai ada Sambo-sambo di ULP Pemprov Sumbar,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Ketua DPRD Sumbar Supardi merasa geram karena rendahnya serapan anggaran dari realisasi belanja APBD Sumbar hingga bulan Juni 2022 ini yang masih di angka 25,6 persen.
“Kita melihat perkembangan pelaksanaan APBD Sumbar selama 6 bulan terakhir, realisasi anggaran yang termuat dalam laporan Semester I belum lah maksimal,” kata politisi Partai Gerindra ini, Selasa 16 Agustus 2022 lalu.
Supardi khawatir jika serapan ini rendah maka akan kembali terjadi SiLPA di APBD kita yang angkanya mencapai Rp500 miliar. “Kita ingkatkan gubernur agar serapan ini dapat optimal dan anggaran ini dapat tersalurkan sesuai perencanaan yang ada,” kata dia.(rel)
