JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menilai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai sebuah lembaga parlemen yang layak disuarakan ke masyarakat. DPD saat ini dinilai sebagai corong aspirasi masyarakat yang terus berjuang untuk kepentingan daerah. Untuk itu, diharapkan ada sinergi dan kerja sama antara DPD dan PWI.
“Dengan jaringan media di bawah PWI, program-program DPD dapat dipublikasikan secara serentak. Dengan misi DPD yang mencakup seluruh daerah di Indonesia, kerja sama PWI dengan DPD akan sangat strategis,” kata Ketua Umum PWI, Atal S Depari saat DPD menerima audiensi Pengurus PWI, di Ruang Ketua DPD, Jakarta, Selasa (23/6).
DPD merupakan lembaga yang telah terbukti dalam menyuarakan aspirasi-aspirasi daerah ke pusat. Menurut Atal, banyak kinerja positif DPD yang harus diinformasikan kepada masyarakat secara luas. Bisa dari program kelembagaan ataupun program dari setiap Senator, anggota DPD.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, menyambut baik wacana sinergi antara DPD dan PWI. Selama kepemimpinannya, DPD harus mampu menjadi lembaga yang dapat membawa aspirasi daerah ke pusat, sehingga kepentingan-kepentingan daerah dapat terwujud melalui DPD.
“Saya menyambut baik dengan rencana kerja sama ini. DPD sejak saya pimpin, saya punya prinsip, kita jangan bawa masalah pusat ke daerah. Saya minta setiap anggota DPD membawa masalah daerah ke pusat, untuk kita carikan jalan keluarnya. Ada beberapa aspirasi dan isu di daerah telah berhasil kami temukan jalan keluarnya bersama eksekutif,” ucap La Nyalla.
Wakil Ketua DPD, Sultan B Najamudin, berpendapat DPD masih memiliki kewenangan yang terbatas dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Posisi DPD di dalam sistem bikameral masih belum kuat. Namun, posisi DPD saat ini semakin menguat, di mana dulunya hanya sekadar menyampaikan usulan Rancangan Undang-Undang (RUU), saat ini DPD sudah mulai dilibatkan dalam pembahasan RUU.
DPD, tambah Sultan, juga memiliki fungsi pengawasan yang menjadi kekuatan dalam kinerja DPD sebagai wakil daerah. Oleh karena itu, DPD membutuhkan sinergitas untuk penguatan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah.
“Meski secara kelembagaan belum sekuat DPR, tapi harapan daerah untuk penyaluran aspirasinya yang formal jalurnya ya ke DPD. Pengaduan dari manapun kita selalu terima, tidak melihat dia dari mana. Kita membutuhkan sinergitas untuk penguatan melalui pembangunan opini publik. Kita perlu mengkomunikasikan kinerja DPD. Banyak kerja-kerja DPD dalam enam bulan ini yang konkrit yang harus dikomunikasikan,” kata Sultan. mar/N-3