Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) masih terbilang lama, namun biayanya sudah harus dianggarkan di tahun 2023. Padahal tahapannya masih belum tentu akan dimulai tahun ini.
Hibah pilkada bahkan ditegaskan dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ yang mewajibkan daerah menganggarkan 40 persen Hibah Pilkada di tahun 2023. Padahal belum ada kepastian, tahapan akan dimulai.
Sebab berdasarkan informasi yang disampaikan Ketua DPRD Limapuluh Kota, Deni Asra, tahapan Pilkada (pemilihan gubernur, bupati, wali kota, red) akan dimulai pada tahun 2024 mendatang. Sebab menurut Deni Asra, hanya Pileg dan Pilpres yang tahapannya dimulai sejak tahun 2023.
”Tahapan pilkada itu dimulai 2024, semua tahapan 2023 itu untuk pileg dan pilpres,” terang Deni Asra.
Meski APBD Perubahan sudah diregister, artinya anggaran untuk hibah Pilkada sebesar 40 persen sudah dialokasikan. Namun apakah anggarannya tersedia oleh Kabupaten Limapuluh Kota?
”Kita lihat saja di Desember nanti, jika bisa dibayarkan itu artinya pemkab punya anggarannya,” sebut Deni Asra.
Satu-satunya cara untuk bisa mengalokasikan anggaran hibah pilkada dengan cara menggenjot pemasukan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam waktu yang tersisa.
“Sebenarnya ada anggaran Pemerintah daerah hanya saja ada pembatasan-pembatasan penggunaan sesuai instruksi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 212. Dana pilkada ini, diluar PMK tersebut,” tambah Deni Asra.
Mendadaknya instruksi untuk mengalokasikan dana hibah pilkada tersebut, ketika APBD Perubahan 2023 sudah disetujui DPRD menjelang evaluasi gubernur. Padahal pilkada belum bisa dipastikan akan dilaksanakan tahapannya sejak tahun 2023 ini. Hal itu dikuatkan pula dengan keterangan Ketua KPU Limapuluh Kota, Okto Rizaldi saat dihubungi, Selasa (7/11) sore.(fdl)
