DPR bakal Evaluasi Pilkada 2017
Proses pencoblosan atau pemungutan suara pada pilkada Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah dilakukan. Begitu juga tahapan penghitungannya di tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Dua bagian proses itu berjalan dengan aman dan lancar.
Buktinya, sejauh ini pihak panitia pengawas pemilihan (Panwaslih) di kabupaten itu belum ada laporan kegiatan pemungutan yang harus diulang kembali atau PSU karena terbukti terdapat kesalahan atau kecurangan dalam prosesnya.
“Untuk proses pemungutan ulang (PSU) di Kabupaten Mentawai tidak ada. Hanya saja yang ada penghitungan ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara dengan jumlah DPT sebanyak 525 pemilih. Hal itu karena ada selisih jumlah 1 surat suara dengan jumlah pemilih. Namun permasalahan selesai, karena memang ada petugas TPS yang tidak teliti,” ungkap Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kepulauan Mentawai, Lazuardi yang dihubungi Padang Ekspres, Sabtu (18/2).
Dia jelaskan, adanya penghitungan ulang di TPS I Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara itu, karena terdapat selisih hasil. Dimana dalam catatan C1 pleno jumlah suara sah dan suara tidak sah selisih 1 suara dengan jumlah pemilih yang datang memilih pada TPS 1 tersebut.
“Setelah dilakukan penghitungan ulang dengan cepat, serta disaksikan juga oleh panitia pengawas lapangan (PPL), KPPS dan PPS setempat, terbukti jumlah pemilih dengan suara sah dan tidak sah cocok sesuai data. Selidik punya selidik, nyatanya petugas teliti atau tukang catat yang salah,” jelasnya.
Kendati demikian, Lazuardi menjelaskan, pengawas masih membuka laporan terkait kecurangan atau pelanggaran pada tahap pemungutan dan penghitungan. “Jika nantinya ada laporan masuk dan terbukti ada pelanggaran, maka masih bisa direkomendasikan pemungutan suara ulang,” terang Lazuardi.
Di sisi lain, proses pencoblosan atau pemungutan suara pada pilkada Mentawai sudah dilakukan, begitu juga tahapan penghitungannya ditingkat tempat pemungutan suara (TPS). Rangkaian proses itu bisa dikatakan berjalan aman tanpa ada halangan.
Kendati demikian, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar yang langsung memonitoring pelaksanaan pemilihan, mulai dari persiapan hingga pemungutan suara telah mencatat beberapa hal yang patut dijadikan bahan evaluasi bagi penyelenggara.
Komisioner Bidang Pengawasan Bawaslu Sumbar, Surya Efitrimen mengungkapkan, evaluasi dimaksud diantaranya terkait akurasi data pemilih.
“Masih ada pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berarti pendatan dan verifikasi tidak optimal. Walaupun masalah pemilih ganda bisa disisir kembali ketika pemilihan,” jelas Surya Efitrimen.
Selain itu, kata dia, pendirian Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang masih lamban di sejumlah lokasi. Menurut pengamatan Surya Efitrimen, TPS yang seharusnya selesai didirikan malam sebelum pemungutan dilakukan, ternyata masih ada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang baru menyusun di pagi hari.
“Hal itu membuat aktivitas pemungutan sedikit terlambat walaupun tidak fatal,” kata Surya Efitrimen.
Ucapan Selamat
Di sisi lain, Ketua DPD Partai PDI Perjuangan Provinsi Sumbar Alex Indra Lukman dalam statusnya Facebook-nya, Sabtu, (17/2), menyampaikan ucapan selamatnya atas kemenangan Paslon YK. “Selamat buat Yudas-Korta untuk memimpin Mentawai 5 tahun ke depan,” tulisnya.
Begitu juga dengan akun Wandi Surjana Putra yang juga menulis senada, Kamis, (15/2), pukul 13.43. “Alhamdulillah nomor 1. Riu-riu akek (lanjutkan, red),” tulisnya.
Meski begitu, belum ada ucapan atau tanggapan resmi dari salah satu Paslon, baik Paslon YK maupun Paslon RB. Pantauan Padang Ekspres, kemarin, (28/2), di masing-masing posko pemenangan Paslon terlihat sepi.
Tidak banyak aktivitas terlihat di masing-masing posko pemengan. Posko pemenangan YK yang berada di jalan raya Tuapejat kilometer 5, terlihat sepi. Yudas Sabaggalet sendiri sebagai petahana memilih di desa Muntei, kecamatan Siberut Selatan, daerah asalnya.
Sementara, pasangannya Kortanius Sabeleake memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 desa Sipora Jaya, kecamatan Sipora Utara. Untuk posko pemenangan Paslon RB yang berada di depan simpang kantor Bupati Kepulauan Mentawai Jalan Raya Tuapejat kilometer 4 juga terlihat tertutup.
Hanya ada dua unit bendera partai pendukung yakni, partai Demokrat dan Hanura yang berdiri di halaman posko tersebut. Sementara, aktivitas di posko dari luar juga terlihat sepi. Berbeda dengan tiga hari belakangan yang aktif dari aktifitas tim sukses.
Kapolres Kepulauan Mentawai, AKBP Hasanuddin mengatakan, pelaksanaan Pilkada Mentawai berjalan dengan tertib dan aman. “Kita menilai sejauh ini masih berjalan dengan lancar,” katanya.
Hasil perolehan suara sementara dari web KPU yakni, https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/sumatera_barat/kepulauan_mentawai pukul 18.19 Wib menyebutkan, Paslon YK memperoleh suara 51,48 persen atau 19.071 suara. Sementara Paslon RB memperoleh 48,52 persen atau 17.976 suara dari total 36.544 suara.
Evaluasi Pilkada
Terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pilkada. Ada beberapa catatan terhadap KPU. Salah satunya, terkait penggunaan KTP elektronik. “Ada yang punya e-KTP, tapi tidak bisa mencoblos. Padahal, namanya sudah terdaftar,” terang dia.
Seharusnya warga yang mempunyai e-KTP bisa mencoblos, karena datanya sudah masuk dalama server. Ternyata, lanjut dia, di lapangan masih saja terjadi masalah. Jadi, hal itu tidak sesuai dengan harapan awal diterapkannya e-KTP. Kedepannya, pilkada wajib menggunakan kartu elektronik itu.
Selain masalah e-KTP, banyak warga yang tidak bisa mencoblos, karena TPS kehabisan surat suara. Peristiwa itu sangat janggal, karena surat suara pasti disesuaikan dengan daftar pemilih tetap (DPT). Bahkan, panitia menyiapkan surat suara tambahan untuk mengantisipasi adanya surat yang rusak.
Jangan sampai, tutur Ketua DPP Partai Gerindra itu, ada pengerahan masa dari salah satu pasangan calon?, sehingga surat suara kurang, karena masuknya orang yang tidak dikenal. Kurangnya surat suara tidak bisa dipandang sebelah mata. Menurut dia, itu masalah yang sangat serius.
“Baru kali ini ada surat suara yang hilang,” terang pria asal Banjarmasin itu.
Setelah ini, kata dia, pihaknya akan memanggil KPU, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada. Rapat akan dilaksanakan setelah penghitungan dan rekapitulasi suara sudah selesai di 101 daerah yang mengikuti pilkada serentak.
Lukman Edy, yang juga Wakil Ketua Komisi II itu juga menyoroti banyaknya persoalan di pilkada serentak. Saat pilkada berlangsung, komisinya mendatangi beberapa TPS.
Menurut dia, yang menjadi catatan adalah panitia tidak dibekali kemampuan mengidentifikasi keaslian surat keterangan dan e-KTP. “Mereka tidak tahu apakah surat itu asli atau bukan. Hal itu sangat penting,” tutur dia kemarin (18/2).
Ia menambahkan, Komisi II akan mengelar rapat evaluasi dengan KPU, Bawaslu, dan Kemendagri pada 22 Februari nanti. Semua persoalan akan dibahas. “Persoalan satu suara yang hilang pun akan kami tanyakan,” ungkap Lukman.
Sementara itu, persoalan pilkada serentak juga mendapat sorotan dari PDIP. Wasekjen DPP PDIP Ahmad Basarah menyatakan, ada beberapa masalah yang menjadi catatan partai banteng. Yaitu, banyaknya data pemilih dalam DPT yang tidak akurat, sehingga berpotensi menghilangkan hak pemilih masyarakat.
“Ketidakakuratan DPT memicu penggunaan hak pilih secara ilegal,” terang dia saat konferensi pers di kantor DPP PDIP kemarin.
Politik uang atau penggunaan uang sebagai alat jual beli suara juga masih mewarnai pelaksanaan pilkada serentak. Ada indikasi tim pasangan calon menggunakan uang untuk mempengaruhi pemilih, dan membeli penyelenggara pemilu untuk memanipulasi proses penghitungan suara serta rekapitulasi suara.
Terpisah, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyatakan, secara keseluruhan, pelaksanaan pilkada serentak berjalan lancar dan aman.
“Memang ada dinamika di beberapa TPS,” terang dia. Namun, ucapnya, pihaknya siap untuk melakukan evaluasi terhadap semua aspek pelaksanaan pilkada. Baik terkait DPT, penggunaan e-KTP atau surat keterangan, dan juga persoalan surat suara yang kurang. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
