Tetap Fokus Penyaluran untuk Sektor Produksi
Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) punya keleluasaan untuk mengatasi masalah pembiayaan. Pemerintah akan menambah plafon kredit usaha rakyat (KUR) dari Rp 106,6 triliun menjadi Rp 120 triliun pada tahun depan, naik Rp 13,4 triliun.
Selain itu, pemerintah memastikan besaran bunga KUR pada 2018 sebesar 7 persen. Tahun ini bunga KUR dipatok pada angka 9 persen. Penurunan tersebut tentu bisa meringankan pelaku usaha.
Menko Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, ada kenaikan besaran subsidi bunga KUR untuk setiap skema KUR tahun depan. “KUR mikro naik 1 persen, dari 9,5 persen menjadi 10,5 persen. KUR ritel juga naik 1 persen, dari 4,5 persen menjadi 5,5 persen,’’ papar Darmin saat memimpin rapat koordinasi evaluasi penyaluran KUR di kantornya kemarin (8/12). Selanjutnya, KUR penempatan TKI naik 2 persen, dari 12 persen menjadi 14 persen.
Mantan gubernur Bank Indonesia (BI) itu menjelaskan, target minimal penyaluran KUR di sektor produksi sebesar 50 persen dari total penyaluran KUR. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pemerintah berfokus mendorong penyaluran KUR untuk sektor produksi. Yakni, meliputi sektor pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan jasa-jasa.
Sementara itu, realisasi penyaluran KUR pada sektor produksi juga menunjukkan kenaikan. Untuk sektor produksi, termasuk sektor jasa, naik dari 33 persen pada Desember 2016 menjadi 44 persen pada November 2017. Adapun sektor produksi tanpa sektor jasa meningkat dari 22 persen pada Desember 2016 menjadi 31,5 persen pada November 2017.
Untuk itu, Darmin berpesan agar Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dan penyalur KUR perlu secara rutin duduk bersama membahas persoalan-persoalan di lapangan. Khususnya terkait pembayaran subsidi imbal jasa penjaminan (IJP) dan subsisi bunga KUR. “Kita perlu mengidentifikasi dengan baik persoalan-persoalan di lapangan. Mulai solusi agar pencairan subsidi lebih cepat hingga persoalan sistem. Ini penting dilakukan agar permasalahan yang sama tidak berulang,’’ tandasnya.
Sementara itu, hingga 30 November 2017, realisasi penyaluran KUR mencapai Rp 91,3 triliun. Itu berarti dari target Rp 106,6 triliun pada 2017 sudah tersalurkan 85,6 persen.
Kredit yang disalurkan melalui KUR itu tergolong lancar dengan angka non performing loan (NPL) yang relatif rendah, yakni 0,21 persen. Untuk penyalurannya, di antara sekitar 4 juta debitor, masih didominasi skema KUR mikro sebesar 70,4 persen. Diikuti skema KUR ritel 29,3 persen dan KUR TKI 0,3 persen. “Kinerja ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan akses pembiayaan untuk usaha mikro,’’ ujarnya.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menambahkan, berdasar wilayah, penyaluran KUR masih didominasi Pulau Jawa. Porsinya mencapai 55,8 persen. Diikuti Sumatera 19 persen, Sulawesi 10,2 persen, serta Bali dan Nusa Tenggara 6,7 persen. Untuk Kalimantan, porsi penyalurannya 6,2 persen serta Maluku dan Papua 2,1 persen. “Kami mencatat kinerja penyaluran KUR per provinsi. Itu sesuai dengan sebaran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia,’’ jelasnya.
Adapun perkembangan kinerja KUR per penyalur juga menunjukkan tren capaian yang positif. Penyaluran KUR tertinggi dicapai BRI, yakni 96,2 persen. Kemudian, Bank Mandiri 93,1 persen dan Bank BNI 65,6 persen. “Sedangkan untuk kinerja penyaluran bank umum swasta mencapai 24,9 persen dan BPD sebanyak 24,9 persen,” katanya. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
