Penjabat (Pj) Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda, meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), untuk merasionalkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023 yang sudah diajukan kepada DPRD. Rida tidak ingin, TAPD salah-salah dalam membuat kegiatan tahun depan.
“Kita harapkan, semua yang berkaitan dengan kegiatan di tahun 2023 ini dirasionalkan lagi. Jangan sampai salah dalam membuat kegiatan. Kemudian, dalam penyusunan anggaran tahun 2023, ada tiga aspek yang harus diperhatikan. Yaitu pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,” kata Rida Ananda, kemarin.
Ia menjelaskan, pada aspek pemerintahan, untuk standar pelayanan minimal (SPM) harus tetap diutamakan. Sedangkan aspek pembangunan, sifatnya lebih kepada peningkatan ekonomi masyarakat dan pemulihan ekonomi masyarakat. Sedangkan aspek kemasyarakatan lebih diarahkan kepada pemberdayaan masyarakat.
Rida menyebut, untuk tahun 2023 mendatang, arah dari kebijakan pemerintah pusat lebih kepada pengentasan kemiskinan ekstrim. “Jadi, untuk pemberdayaan masyarakat itu bagaimana kita melakukan pengentasan kemiskinan di daerah kita,” kata Rida.
Terkait dengan pengentasan kemiskinan ekstrem ini, Rida meminta kepada lurah agar membuat rencana bagaimana pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi di kelurahannya betul-betul berjalan dan tepat sasaran.
Seperti memberi pelatihan yang bisa memulihkan ekonominya, misalkan mebuat kue, menjahit dan lain sebagainya. Tidak hanya kepada para lurah, Rida juga meminta seluruh jajaran pemda, bersama-sama dalam mengentaskan problem stunting dan ekonomi ekstrim di masyarakat.
Rida kembali menginstruksikan agar kepala OPD menjadi bapak asuh bagi anak-anak berpotensi stunting di lingkungan tempat tinggalnya. Sedangkan kepada seluruh camat se-kota Payakumbuh, Rida dalam rapat koordinasi Senin siang (31/10) menyampaikan dua strategi yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan.
Pertama adalah mengurangi beban masyarakat dalam bentuk bantuan, dan kedua adalah pembinaan atau pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, bantuan ke masyarakat selain dalam bentuk BLT dapat dengan menggunakan pangan/produk lokal.
Produk lokal merupakan salah satu komponen dasar keberhasilan pembangunan suatu daerah. “Artinya apapun yang kita lakukan hari ini harus berpotensi menjadi pendapatan bagi rakyat kita,” ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemko Payakumbuh sudah mengajukan Rancangan APBD Tahun 2023 kepada DPRD. Menurut Plt Sekko Payakumbuh Dafrul Pasi, secara keseluruhan belanja daerah yang sudah direncanakan sebesar Rp.690,96 miliar.
Dengan komposisi belanja operasi sebesar Rp582,43 miliar, belanja Modal sebesar Rp104,10 miliar, dan belanja tidak terduga sebesar Rp.125 juta.
“Kalau dibandingkan antara pendapatan daerah dengan belanja daerah dalam RAPBD Tahun Anggara 2022 terdapat defisit anggaran sebesar Rp118,88 Moliaryang akan ditutup lewat SiLPA. Kondisi ini akan disesuaikan kembali seiring dengan keluarnya Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023,” beber Dafrul Pasi.
Sementara, terkait dengan target yang akan dicapai pemerintah daerah melalui APBD tahun 2023, antara lain pertumbuhan ekonomi 4,36%. Kemudian tingkat pengangguran terbuka 6,05%, Tingkat kemiskinan 5,52%, Indeks pembangunan manusia 79,96 dan indeks gini 0,277.
“Berdasarkan publikasi BPS, data makro ekonomi tahun 2022 belum dapat dirilis karena masih dalam tahun berjalan. Sedangkan untuk tahun 2021 kondisi pertumbuhan ekonomi 3,58%, tingkat pengangguran terbuka 6,09%, Tingkat kemiskinan 6,16%, Indeks pembangunan manusia 79,08 dan indeks gini 0,316,” tukuk Dafrul Pasi. (frv)
