Khalawi jadi Dirjen Penyediaan Perumahan
Untuk menyukseskan program sejuta rumah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengangkat staf ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi dan Lingkungan, Khalawi menjadi Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, di Gedung Utama Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (17/11).
Mantan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sumbar itu menggantikan Syarif Burhanuddin yang bergeser posisi menjadi Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, penggantian pejabat setingkat eselon I di Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja serta capaian program satu juta rumah yang menjadi salah satu program strategis nasional.
“Saya berharap pejabat yang baru bisa melaksanakan amanah dan tugas yang diembannya dengan sebaik-baiknya,” ujar Basuki Hadimuljono saat pelantikan pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian PUPR, kemarin.
Pelantikan Khalawi dan pejabat eselon I lainnya dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 125/TPA Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian PUPR.
Sementara itu, Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi usai pelantikan menyebutkan, dirinya akan melanjutkan kembali program yang sudah bagus dan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang sudah ada.
Dirinya akan mendorong dan melaksanakan strategi penanganan rumah-rumah informal melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Pasalnya pembangunan rumah informal jumlahnya lebih banyak dibandingkan rumah formal yang dilaksanakan para pengembang.
Menurut Khalawi, saat ini jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat atau backlog mencapai 13,6 juta serta keluarga yang masih menyewa dan tidak punya hunian layak sebanyak 7,6 juta.
Saat ini, katanya sudah ada pengurangan dari jumlah tersebut. Akhir tahun 2019 ditargetkan jumlah backlog bisa menjadi 5 juta unit dan rumah tidak layak huni berkurang jadi 1,9 juta unit.
“Kita terus mengejar bagaimana agar orang yang belum punya rumah bisa memiliki rumah atau hunian layak, sehat dan terjangkau, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata Khalawi kepada Padang Ekspres usai pelantikan yang juga dihadiri rekannya, Komisaris PT Semen Padang Wiztian Yoetri dan mantan anggota DPR RI Taslim.
Pemerintah daerah bersama pengembang seperti di REI serta perbankan diminta berperan merealisasikan program sejuta rumah sehingga masyarakat bisa terbantu. Apalagi sudah ada akses pembiayaan kepemilikan rumah subsidi lewat skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
“Pekerja informal MBR seperti tukang ojek, sopir angkot dan lainnya sudah bisa mendapatkan fasilitas FLPP itu di BTN. Untuk pembangunannya, kita minta pemda bekerja sama dengan pengembang bersama-sama mendorong agar backlog bisa berkurang. Sedangkan kita pemerintah bantu dari FLPP,” katanya.
Jadi Motivasi
Terkait promosinya jadi Dirjen, menurut Khalawi setidaknya ini diharapkan jadi motivasi bahwa pegawai di daerah juga bisa berkiprah di pusat atau tingkat nasional.
“Saya dulu memulai dari kabupaten. Jadi, teman-teman (pegawai di daerah, red) jangan pernah patah semangat. Teruslah bermimpi untuk maju dengan bekerja keras penuh semangat dan profesional. Jangan lupa berdoa dan beribadah. Itu kuncinya,” ungkap pria yang pernah menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan ini.
Selain Khalawi, pejabat dari Pemprov Sumbar yang memiliki posisi strategis di pusat adalah, Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Shadiq Pasadigoe, Sekretaris Utama BNPB Dody Ruswandi, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Harmensyah serta Direktur Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antarlembaga (FKDH) Kemendagri Akmal Piliang.
Sebelumnya, ada Hediyanto W Husaini yang pernah menjabat Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, dan Bambang Istijono yang pernah jadi Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Kementerian Dalam Negeri. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
