BP/IST
Suasana diskusi Kopi Times dengan tema Pilkada 2020 Dinamika Regenerasi Kepemimpinan di Kantor Hukun Ahmad Yudianto di Jalan Way Hitam, Pakjo, Palembang, Sabtu (18/1) dengan narasumber Komisioner KPU Sumsel, Hepriyadi Komisioner Bawaslu Sumsel, Syamsul Alwi, Ketua DPW Partai Gelora Provinsi Sumsel , Erza Saladin, Ketua PWI Sumsel, Firdaus Komar, dipandu oleh Moderator Bung Yudi.
Palembang, BP
Tahun 2020 dilaksanakan 7 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak seluruh Sumatera Selatan (Sumsel) .
Kepemimpinan sesuai harapan masyarakat ini menjadi permasalahan mendasar, bagaimana sosok pemimpin yang dipilih rakyat nanti bisa menimbulkan regenerasi kepemimpinan Indonesia terutama Sumsel mendatang/
Hal tersebut terungkap dalam diskusi Kopi Times dengan tema Pilkada 2020 Dinamika Regenerasi Kepemimpinan di Kantor Hukun Ahmad Yudianto di Jalan Way Hitam, Pakjo, Palembang, Sabtu (18/1) dengan narasumber Komisioner KPU Sumsel, Hepriyadi Komisioner Bawaslu Sumsel, Syamsul Alwi, Ketua DPW Partai Gelora Provinsi Sumsel , Erza Saladin, Ketua PWI Sumsel, Firdaus Komar, dipandu oleh Moderator Bung Yudi.
Menut , Hefriady menjelaskan, di Sumsel ada tujuh kabupaten yaitu di OKU raya, OKUT, OKUS, Ogan Ilir, Pali, Mura, dan Muratara.
Secara persiapan ada pengurangan dana di Ogan Ilir dan OKUT. Namun hal ini sudah dilakukan pendekatan melalui pemerintah. Kenaikan anggaran ada beban kenaikan honor penyelenggara ad hoc.
“Saat ini kita sudah membentuk PPK pada 15 Januari ini. Proses ini tidak kalah penting dalam penyelenggaraan Pilkada . Banyak masalah yang ditemui dalam pengalaman saat penyelenggaraan pemilu sebelumnya, justru muncul di penyelenggaran adhoc baik di PPK dan KPPS dan TPS,” katanya.
Karena itu menurutnya , rekrutmen KPK TPS dan KPPS akan diawasi secara serius karena menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan pemilu.
“Tema soal regenerasi kepemilikan dapat menawarkan pilihan yang beragam, sayangnya ketujuh majunya belum berani bertarung dengan incumben. Pilihan pilihan pemimpin yang beragam tidak didapatkan belum ada pesaing . Ada tiga LO calon perseorangan di Muratara , OKU, OKUT . Di Pali memang sudah ada calon cuma belum perpasangan . Sudah terbentuk Panwascam di tujuh kabupaten penyelenggara Pilkada ,” katanya.
Sedangkan Syamsul Alwi, komisioner Bawaslu Sumsel, mengatakan, fungsi pengawasan dan saat ini telah membentuk Panwascam oleh karena itu perlu dukungan penyelenggara dari tingkat bawah.
Menurutnya, regenerasi kepemimpinan saat ini sangat urgen, karena secara historis regenerasi kepimpinan memang sering terjadi di Indonesia.
“Untuk menwukudkan pilkada berkualitas, harua menjadikan sumsel untuk mendapat pemilihan yang cerdas, pemilih cerdas itu seperti apa, yaitu pemilih cerdas itu harus memilih dan mau memilih, tujuan regenerasu kepimpin, lalu harus tahu visi misi calon pemimpin, tahu track record calon pemimpin, paham soal tehnis dalam pemilihan,” katanya.
Sedangkan Ketua PWI Sumsel, Firdaus Komar, menyatakan, bahwa dalam yang proses regenerasi kepempinan dalam Pilkada Serentak 2020 adalah Partai Politik.
“Yang bertanggungjawab untuk regenerasi kepmimpinan itu partai politik, seberapa berani Partai Politik menawarkan calon-calon baru untuk regenerasi, kita menginginkan perubahan dalam penyelenggaraan, demi pemimpin yang berkualitas dan berintegritas,” katanya.
Selain Partai Politik, lanjut Firkom juga penyelenggara yang bertanggung jawab untuk menghasilkan regenerasi kepemimpinan, karena penyelenggara harus proposional.
“Jadi perlu konsep yang jelas, apakah regenerasi ini menganti pemimpin lama atau yang baru, dalam hal peran media dalam pilkada harus tetap on the track, dari proses pilkada ini, pilkada ini jangan membentuk demokrasi yang struktral,” katanya.
Harapan media, lanjut Firdaus, media dapat berperan dalan hal sosialisasi ke masyarakat proses tahapan pilkada, dan terkait. Dengan pilkada, ada beberapa stage holder yang berperan.
Sedangkan Ketua DPW Partai Gelora Sumsel , Erza Saladin, mengatakan, bahwa kita sebagai penggiat demokrasi, berharap iklim demokrasi ini bisa menghasilkan pemimpin yang demokrasi, jadi untuk menghasilkan pemimpin yang demokrasi menurutnya harus matang berdemokrasi.
Termasuk pemimpin tersebut harus siap menyerap aspirasi masyarakat dan membuka komunikasi seluas-luasnya bagi masyarakat dan siap menerima kritik masyarakat untuk menyampaikan keluhannya dan selanjutnya ditindaklanjuti melalui perangkatnya.
Dia melihat selama 15 tahun menyelenggarakan pilkada, harusnya bisa berani memilih pemimpin yang mampu mensejahterakan masyarakat.
“Kami sepakat kalau parpol bertanggungjawab mencari pemimpin yang di inginkan masyarakat, tapi tidak hanya parpol yang bertanggung jawab, tapi rakyat juga harus bertanggungjawab untuk memilih pemimpinnya,” katanya.
Karena itu menurut mantan anggota DPRD Sumsel ini, Partai Gelora yang dipimpinnya sangat mengapresiasi calon pemimpin yang dikategori pemimpin milenial, karena Partai Gelora punya kenyakinan bahwa ditangan para pemimpin milenial regenerasi kepemimpinan akan terjadi, karena konten pilkada itu regenerasi kepemimpinn yang ada dan yang mampu mensejahterakan masyarakat.#osk
