Palembang, BP
Berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sekitar Rp70 miliar, dana pilkada Kabupaten Banyuasin terbesar, sedangkan Kota Palembang sekitar Rp60 miliar, kabupaten dan kota lain standar antara Rp35 miliar dan Rp50 miliar.
“Kalau saya lihat dari usulan yang masuk itu beberapa daerah cukup besar itu terjadi di Banyuasin. Banyuasin itu kalau tidak salah sekitar Rp70 miliar diikuti Palembang sekitar 60 miliaran yang lain standar antara Rp35miliar – Rp50 miliar. Jadi memang kebutuhan yang besar itu bisa diakibatkan oleh tersebarnya TPS yang kondisi geografis sehingga tidak mungkin kita memaksakan untuk TPS dibangun di daerah yang mudah di jangkau saja , yang sulit di jangkau harus kita buat TPS disitu meskipun daftar pemilihnya tidak terlalu banyak barangkali kisaran 300 – 400 orang,” katanya Ketua KPU Sumsel Aspahani ditemui usai rapat paripurna DPRD Sumsel, Senin (14/8).
Selain itu yang dicermat selain sebaran TPS yang memang saling berjauhan dan butuh distribusi juga membutuhkan biaya transportasi tentu sosialisasi.
Sosialisasi tersebut menurutnya dengan cara interaksi seperti KPU Sumsel akan mengadakan cepat tepat yang seluruh pelajar di kabupaten kota seluruh Sumsel dilibatkan secara masal dan akan diambil enam besar dan diseleksi tiga besar atas nama kabupaten kota.
“Seluruh pelajar tingkat SMA/SMK yang menjadi pemilih pemuda dilibatkan, sosialisasi itu bentuknya, bukan sosialisasi yang hanya memberikan selebaran-selebaran, itu menurut kami cara tidak terlalu mendidik, sosialisasi ada interaksi dan kita harus mengajak mereka itu butuh tambahan biaya, biaya sudah kita rancang namun karena ada beberapa rasionalisasi kita akan mengambil yang lebih wajib dari sosialisasi,” katanya. #osk
